Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin Apel Gabungan sekaligus menerima penyerahan Sertipikat Hak Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut di Lapangan Apel Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (12/1/2026).
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat tata kelola aset daerah. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan 401 Sertipikat Hak Pakai (SHP) tanah milik Pemkab Garut yang diterima langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Garut.
Penyerahan sertipikat tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Apel Gabungan yang berlangsung di Lapangan Apel Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (12/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut didampingi Wakil Bupati Garut Putri Karlina serta Plh Sekda Kabupaten Garut Didit Fajar Putradi. Sertipikat diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Eko Suharno, untuk aset tanah yang digunakan berbagai lembaga dan institusi di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Bupati Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa legalisasi aset daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dan pengamanan aset negara.
Ia menekankan pentingnya kepastian hukum terhadap aset milik pemerintah agar dapat dijaga, dipelihara, serta dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
Meski demikian, Syakur mengungkapkan bahwa proses sertifikasi aset daerah masih terus berjalan. Dari total keseluruhan, sekitar 700 bidang aset lainnya masih dalam tahapan pengurusan dan akan diselesaikan secara bertahap pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, penyelesaian sertifikasi aset secara bertahap merupakan langkah realistis sekaligus berkelanjutan untuk memastikan seluruh aset pemerintah memiliki kekuatan hukum yang jelas.
Selain membahas aset pemerintah, Bupati Garut juga menyoroti pentingnya program Reformasi Agraria sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu. Ia menyinggung aspirasi masyarakat Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng, terkait redistribusi lahan.
Syakur menilai kepemilikan aset berupa tanah atau rumah menjadi salah satu faktor penting dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Melalui redistribusi tanah negara atau eks Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah berupaya mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat agar keluar dari kelompok desil terendah.
Ia menegaskan bahwa meskipun proses tersebut memiliki tantangan dan dinamika, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penyediaan aset produktif bagi warga.(red).
Penulis : IHSAN
Editor : Admin
Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut
