Pemekaran Garut Selatan Jadi Fokus Bahasan Pemkab Garut dan Presidium

- Jurnalis

Jumat, 24 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pertemuan rutin antara Pemkab Garut dan Presidium Pemekaran Garut Selatan di Aula Mal Pelayanan Publik Garut, Jumat (24/1/2025).

GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kembali mengadakan diskusi dengan Presidium Pemekaran Garut Selatan terkait rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut pada Jumat (24/1/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah strategis bersama. Ia menjelaskan, perubahan kepemimpinan nasional menjadi salah satu faktor yang mendorong digelarnya diskusi, mengingat potensi perubahan kebijakan terkait moratorium DOB.

Baca Juga :  414 Kepala Desa di Garut Dilantik, Masa Jabatan Diperpanjang Jadi 8 Tahun

“Komunikasi ini penting untuk memastikan kesiapan kita, terutama jika ada pembukaan atau pencabutan moratorium. Dengan perubahan kepemimpinan, peluang itu bisa saja muncul, sehingga kami perlu mempersiapkan langkah antisipasi,” ujar Nurdin.

Meskipun hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pencabutan moratorium, Nurdin menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan upaya proaktif. Ia menyoroti perjuangan yang telah dilakukan oleh Forum Presidium Pemekaran Garut Selatan (FPPGS) sejak tahun 2014, saat Ampres terkait pemekaran sebenarnya sudah diterima namun tertunda akibat dinamika politik.

Baca Juga :  Sinergi dengan TNI, Pemkab Garut Perkuat Armada Tanggap Kebakaran

Dalam hal persyaratan, Nurdin memastikan bahwa segala dokumen dan ketentuan administratif sudah disesuaikan dengan regulasi terbaru, termasuk peralihan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU Nomor 23 Tahun 2014. Legitimasi dari pihak legislatif, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, juga telah terpenuhi.

“Secara politis dan regulatif, tidak ada hambatan. Semua sudah kita penuhi sesuai dengan kewajiban. Kami tinggal menunggu momentum yang tepat,” pungkasnya.(RED).

Follow WhatsApp Channel garutberkabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LCT SD 2026 Jadi Ajang Asah Kemampuan Numerasi, Bupati Garut Dorong Kompetisi Pendidikan Lebih Berkualitas
Torehan Prestasi Atlet Disabilitas Garut Tuai Apresiasi Bupati, Sabet Medali di Dua Kejuaraan
Garut Kirim 46 Atlet ke PEPARDA VII Jabar 2026, Bupati Optimistis Raih Prestasi Terbaik
Job Fair Internasional 2026 Digelar di Garut, Menteri P2MI dan Bupati Perkuat Akses Kerja ke Luar Negeri
HUT ke-81 PGRI, Bupati Garut Ajak Semua Pihak Cegah 45 Ribu Anak Putus Akses Pendidikan
Garut Siapkan Payung Hukum bagi Petani, Pemkab Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan
SMK Go Global Hadir di Garut, Pemkab Dorong Generasi Muda Tembus Pasar Kerja Internasional
300 Anggota Satlinmas Garut Hadiri Apel Akbar di Cirebon, Bupati Tekankan Semangat Pengabdian
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:18 WIB

LCT SD 2026 Jadi Ajang Asah Kemampuan Numerasi, Bupati Garut Dorong Kompetisi Pendidikan Lebih Berkualitas

Senin, 16 November 2026 - 13:05 WIB

Torehan Prestasi Atlet Disabilitas Garut Tuai Apresiasi Bupati, Sabet Medali di Dua Kejuaraan

Senin, 16 November 2026 - 12:47 WIB

Garut Kirim 46 Atlet ke PEPARDA VII Jabar 2026, Bupati Optimistis Raih Prestasi Terbaik

Sabtu, 14 November 2026 - 16:28 WIB

Job Fair Internasional 2026 Digelar di Garut, Menteri P2MI dan Bupati Perkuat Akses Kerja ke Luar Negeri

Sabtu, 14 November 2026 - 16:14 WIB

HUT ke-81 PGRI, Bupati Garut Ajak Semua Pihak Cegah 45 Ribu Anak Putus Akses Pendidikan

Berita Terbaru