GARUT BERKABAR, BANDUNG — Sebanyak 27 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dari kabupaten dan kota di Jawa Barat menyepakati komitmen bersama untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025.
Komitmen ini ditandatangani pada acara Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Jabar yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung pada Senin (2/9/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyatakan bahwa inisiatif ini adalah langkah awal dalam transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami bersama Pemda Provinsi Jawa Barat dan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat bertekad mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, baik, murah, dan mudah, demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” ujar Herman.
Komitmen ini, lanjut Herman, bukan hanya soal reformasi sistem, melainkan juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang bersih dan berorientasi pada pelayanan.
Perkuat Integritas dan Cegah Pungutan Liar Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa komitmen ini harus diwujudkan dalam aksi nyata yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk memastikan layanan administrasi bebas pungutan liar.
“Kita harus menjamin bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan di Jawa Barat adalah hak warga yang gratis dan bebas dari pungli,” tegas Teguh.
Lebih lanjut, Teguh menggarisbawahi pentingnya penggunaan data kependudukan dalam mendukung berbagai aspek pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keamanan, pelayanan publik, dan mencegah kriminalitas di Jawa Barat. (Admin).
Sumber : HUMAS JABAR
Ika Mardiah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar
