Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2026 bersama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Aula BPKAD Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Selasa (3/11/2026). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan di lingkungan Pemkab Garut.
GARUT BERKABAR, Garut Kota – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa infrastruktur pelayanan publik. Komitmen tersebut disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut, Selasa (3/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, tersebut menjadi tahapan awal pemeriksaan kepatuhan atas pengadaan barang dan jasa infrastruktur pelayanan publik Tahun 2026 pada Pemkab Garut dan instansi terkait.
Agenda ini dihadiri Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Yitno, beserta jajaran tim pemeriksa, kepala perangkat daerah yang berkaitan dengan objek pemeriksaan, serta sejumlah undangan lainnya.
Bupati Garut menyambut positif pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, pengawasan dari lembaga pemeriksa menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai, perencanaan yang matang tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak disertai pengawasan terhadap pelaksanaannya. Karena itu, evaluasi secara berkala diperlukan untuk menjaga keselarasan antara rencana kerja, realisasi kegiatan, serta penggunaan anggaran daerah.
Syakur Amin juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Ia memandang situasi tersebut sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas belanja serta mengembangkan inovasi dalam menjalankan program pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut mengapresiasi peran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang memberikan arahan dan pembinaan kepada jajaran Pemkab Garut. Ia berharap proses pemeriksaan dapat menjadi sarana perbaikan bagi aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.
“Sekali lagi terima kasih, Bapak. Mohon kiranya tadi bisa membantu kami. Kami juga mengemban amanat dari masyarakat,” tuturnya.
Selain pengawasan melalui pemeriksaan, Bupati Garut mengungkapkan bahwa pemantauan internal terhadap kinerja aparatur juga terus dilakukan. Salah satu upaya yang diterapkan yakni pemanfaatan aplikasi digital untuk mengontrol aktivitas dan kedisiplinan ASN, termasuk kehadiran pegawai.
Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk dorongan agar para ASN dapat meningkatkan kualitas pengabdian dan profesionalisme dalam bekerja.
“Bahkan saya juga punya aplikasi yang bisa mengecek semuanya, termasuk absen dan lain-lain. Saking cintanya saya kepada teman-teman ASN supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Jadi terima kasih dikasih guide pembinaan supaya teman-teman kalau ada yang salah bisa kita perbaiki,” tandasnya.
Pemkab Garut berharap pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPK dapat memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa, terutama pada sektor infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa, pengelolaan anggaran diharapkan semakin transparan, tertib administrasi, serta mampu menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Garut. (Dede).
