BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat bersama Pemkab Garut menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur desa sekaligus penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
GARUT BERKABAR, Garut Kota – Penguatan tata kelola keuangan desa menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Garut bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Langkah tersebut diwujudkan melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang diikuti para camat, kepala desa, dan perangkat desa se-Kabupaten Garut ini menjadi ruang evaluasi sekaligus pembinaan untuk mendorong pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, workshop juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran dan mengembangkan potensi wilayah.
Pada kesempatan tersebut, BPKP Perwakilan Jawa Barat memberikan penghargaan kepada desa-desa yang dinilai memiliki kinerja unggul dalam tiga bidang, meliputi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset desa, serta pengelolaan keuangan desa.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah desa lainnya untuk meningkatkan kualitas administrasi, memperkuat pengawasan internal, serta menjadikan aset dan anggaran desa sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap anggaran yang diterima dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ia menyebutkan, pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan aparatur dalam membaca kebutuhan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, dan menjalankan pembangunan secara berkelanjutan.
Bupati turut mengungkapkan bahwa alokasi anggaran desa berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) pada 2026 mencapai Rp154.855.608.000. Dengan adanya penyesuaian anggaran, ia meminta pemerintah desa tetap cermat dalam menentukan prioritas penggunaan dana.
“Manfaatkan sebaik-baiknya. Desa adalah institusi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa memiliki kewajiban dan hak dalam mengelola keuangan negara, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujarnya.
Menurut Syakur Amin, Kabupaten Garut memiliki 421 desa yang masing-masing mempunyai karakteristik, persoalan, dan potensi pembangunan berbeda. Kondisi tersebut menuntut kepala desa untuk mampu mengambil keputusan secara tepat dengan tetap berpedoman pada aturan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh aparatur desa tidak menyalahgunakan dana negara untuk kepentingan pribadi. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, sebab kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak luas terhadap pemerintahan desa maupun masyarakat.
“Saya sangat yakin Bapak dan Ibu punya iktikad yang baik, tapi kalau salah penggunaannya, maka akan menjadi bencana bagi semuanya. Sehingga saya selalu titip pesan, tolong kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak bisa belajar,” tutur Bupati.
Pemkab Garut, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah desa. Ia menilai, kemajuan Kabupaten Garut akan sulit dicapai tanpa didukung tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Sementara itu, Ketua Pelaksana sekaligus Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) I BPKP, Meidijanto, mengapresiasi dukungan Pemkab Garut dalam penyelenggaraan workshop tersebut.
Ia menjelaskan, kegiatan ini diinisiasi berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Tujuannya untuk menghimpun informasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa, serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
Meidijanto berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan forum tersebut untuk memperdalam pemahaman mengenai akuntabilitas keuangan, sehingga pengelolaan dana desa semakin berkualitas dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Besar harapan kami kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat yang sama dari Bapak dan Ibu sekalian, dana desa dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Saepul Hidayat, S.STP., M.Si., M.Ak.
Dalam sesi tersebut, sejumlah narasumber menyampaikan materi strategis mengenai pengawasan dan tata kelola keuangan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Ihsan).
