Optimalisasi Aset Daerah Jadi Fokus Pembahasan Raperda Baru oleh Pj. Bupati Garut

- Jurnalis

Senin, 4 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut untuk Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (4/11/2024).

GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut untuk Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Senin (4/11/2024).

Baca Juga :  Pembukaan Mal City Plaza (Ciplaz) Garut, Harapan Baru Bagi Ekonomi Lokal

Rapat tersebut membahas dua agenda utama, yaitu Penetapan Rencana Kerja DPRD untuk Tahun Anggaran 2025 dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Garut.

Salah satu fokus utama Raperda ini adalah Penyampaian Nota oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, menjelaskan bahwa Raperda ini dirancang sebagai respons terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan mengacu pada regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Baca Juga :  Kerjasama Pelestarian Bahasa Sunda Diperkuat : Badan Bahasa dan Anggota DPR-RI Ferdiansyah Gelar Pertemuan di Garut

“Perubahan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, yang merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terkait Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang diundangkan pada 2 Juli 2024,” ungkap Barnas.

Ia menambahkan, tujuan revisi ini adalah menyesuaikan pengelolaan barang milik daerah dengan kebutuhan terkini, khususnya dalam pengoptimalan aset daerah.

Kebijakan pengelolaan barang daerah meliputi beberapa aspek penting seperti definisi barang milik daerah, kewenangan kepala daerah sebagai pemegang otoritas, serta perencanaan kebutuhan dan status barang milik daerah.(Rizky)

Follow WhatsApp Channel garutberkabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

339 Kepala Sekolah Garut Terima SK, Bupati Tekankan Peningkatan Mutu Pendidikan
LCT SD Kabupaten Garut 2026 Berakhir, Tiga Sekolah Terbaik Raih Uang Pembinaan
Hari Bakti ke-2 Kemenimipas, Bupati Garut Tekankan Pembinaan Produktif dan Pelayanan Publik yang Berdampak
Perpustakaan Garut Diperluas, Bupati Dorong Penguatan Literasi dan Kualitas SDM
LCT SD 2026 Jadi Ajang Asah Kemampuan Numerasi, Bupati Garut Dorong Kompetisi Pendidikan Lebih Berkualitas
Torehan Prestasi Atlet Disabilitas Garut Tuai Apresiasi Bupati, Sabet Medali di Dua Kejuaraan
Garut Kirim 46 Atlet ke PEPARDA VII Jabar 2026, Bupati Optimistis Raih Prestasi Terbaik
Job Fair Internasional 2026 Digelar di Garut, Menteri P2MI dan Bupati Perkuat Akses Kerja ke Luar Negeri
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:35 WIB

339 Kepala Sekolah Garut Terima SK, Bupati Tekankan Peningkatan Mutu Pendidikan

Kamis, 19 November 2026 - 18:24 WIB

LCT SD Kabupaten Garut 2026 Berakhir, Tiga Sekolah Terbaik Raih Uang Pembinaan

Kamis, 19 November 2026 - 11:54 WIB

Hari Bakti ke-2 Kemenimipas, Bupati Garut Tekankan Pembinaan Produktif dan Pelayanan Publik yang Berdampak

Rabu, 18 November 2026 - 20:55 WIB

Perpustakaan Garut Diperluas, Bupati Dorong Penguatan Literasi dan Kualitas SDM

Senin, 16 November 2026 - 13:05 WIB

Torehan Prestasi Atlet Disabilitas Garut Tuai Apresiasi Bupati, Sabet Medali di Dua Kejuaraan

Berita Terbaru