Bupati Garut menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (6/7/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten Garut terus mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut yang membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (6/7/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menilai pelaksanaan APBD sekaligus memperkuat sistem pengelolaan anggaran agar lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, Badan Anggaran, komisi, serta seluruh fraksi yang telah memberikan berbagai pandangan selama pembahasan LPP APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, setiap masukan, kritik, dan saran yang disampaikan legislatif merupakan bentuk pengawasan yang konstruktif sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa seluruh hasil pembahasan akan dijadikan pijakan dalam menyempurnakan proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban anggaran agar pengelolaan APBD ke depan semakin optimal dan tepat sasaran.
Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sebagai modal utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut dinilai mampu memperkuat efektivitas pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Garut berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan di seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat sistem pengendalian intern, serta memastikan setiap kebijakan anggaran berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.(**)
