Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengikuti Diskusi dan Pembahasan Program TPAKD, Pengembangan Ekonomi Daerah, serta POJK Nomor 19 Tahun 2025 terkait Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (5/12/2025).
GARUT BERKABAR, Garut Kota – Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat komitmennya dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini ditegaskan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam agenda Diskusi dan Pembahasan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pengembangan ekonomi daerah, serta implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Jumat (5/12/2025).
Bupati Abdusy Syakur menyampaikan apresiasi terhadap pemaparan kondisi ekonomi Garut dari perspektif keuangan yang dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai, pembangunan ekonomi daerah membutuhkan strategi yang lebih terarah, terutama dalam pemberdayaan UMKM dan penguatan komoditas unggulan.
“Kita perlu fokus pada pemberdayaan UMKM dan komoditas prioritas yang menjadi perhatian pemerintah,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat, mengingat bunga yang ditawarkan sangat terjangkau dan dapat menjawab kendala keterbatasan modal usaha.
“Bunganya sangat murah, dan kita harap informasi ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat agar tidak ada lagi alasan terkait sumber dana,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala OJK Perwakilan Jawa Barat, Darwisman, menilai Kabupaten Garut memiliki potensi ekonomi yang kuat, mulai dari kekayaan alam hingga sektor pariwisata serta berbagai produk unggulan. Ia mengapresiasi capaian penyaluran KUR Garut yang kini berada di peringkat ketiga tertinggi di Jawa Barat.
Namun demikian, Darwisman menyebut masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan. Karena itu, peningkatan literasi keuangan, termasuk literasi keuangan syariah, dinilai menjadi langkah strategis. Apalagi Garut memiliki lebih dari 1.477 pondok pesantren sebagai pusat edukasi yang potensial.
Selain literasi, penguatan inklusi keuangan disebut penting untuk mendukung perbaikan kualitas pembangunan daerah, mulai dari penurunan kemiskinan dan pengangguran hingga percepatan penanganan stunting serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Darwisman menegaskan bahwa momentum peluncuran POJK Nomor 19 Tahun 2025 akan dimaksimalkan untuk mendorong pembiayaan terhadap komoditas unggulan Garut seperti kopi, kentang, pisang, domba, sapi perah, sapi potong, hingga daging ayam melalui ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi.
Terkait kesehatan kredit, Garut juga dinilai memiliki kinerja positif dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 3,88 persen.
“Ini membuktikan bahwa masyarakat Garut sangat disiplin dalam memenuhi kewajiban kreditnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, karakter tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan UMKM, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.(red)
Penulis : Rizkq
Editor : Admin
Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut
