Penerimaan Siswa Harus Bebas Polemik, Pendidikan Karakter Jadi Prioritas
GARUT BERKABAR, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan serangkaian gebrakan untuk mereformasi sistem pendidikan di Jawa Barat mulai tahun 2025. Dalam rapat strategis bersama Dinas Pendidikan Provinsi, para kepala dinas kabupaten/kota, serta Kanwil Kemenag Jabar, ia menegaskan pentingnya konsolidasi menyeluruh antar-instansi demi perbaikan menyeluruh sistem pendidikan.
KDM – sapaan akrab Gubernur – menargetkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) bebas dari kekisruhan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kemenag segera menetapkan daya tampung secara transparan. Jika kuota tidak mencukupi, siswa diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk, dan Pemprov akan membantu pembiayaannya.
“Tidak boleh ada lagi kisruh setiap tahun ajaran baru. Semua harus tertib dan terarah,” ujarnya.
Upaya perbaikan ini tak hanya menyasar siswa, tetapi juga kesejahteraan dan profesionalitas guru. KDM menekankan pentingnya proses rekrutmen yang adil, serta pelatihan karakter sebagai standar bagi guru-guru di Jabar.
Pendidikan Karakter Kolaborasi TNI/Polri
Mulai 2 Mei 2025, program pendidikan karakter akan digulirkan di sejumlah wilayah, menggandeng TNI dan Polri. Sekitar 30–40 barak disiapkan untuk mendidik siswa-siswa yang dinilai membutuhkan pembinaan khusus.
Peserta akan dikirim atas kesepakatan orang tua dan sekolah, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terlibat kenakalan remaja. Selama enam bulan mereka akan diasramakan tanpa mengikuti sekolah formal. Proses penjemputan dilakukan langsung oleh TNI, sebagai bentuk pendekatan disipliner.
Aturan Baru: Larangan Kegiatan Komersial dan Penggunaan Motor
KDM juga mengeluarkan kebijakan pelarangan kegiatan seperti study tour dan wisuda yang dianggap membebani orang tua siswa. Selain itu, siswa dilarang menggunakan sepeda motor karena belum cukup umur. Kebijakan ini akan dituangkan dalam SKB Dinas Pendidikan dan Kemenag.
Evaluasi Dana Hibah Pendidikan
Satu kebijakan tegas lainnya adalah penghentian sementara penyaluran dana hibah ke yayasan pendidikan. Langkah ini diambil menyusul temuan penyaluran yang tidak merata dan rawan penyelewengan.
KDM menegaskan bantuan pendidikan ke depan akan berbasis program pembangunan, bukan kedekatan politik. Yayasan yang terverifikasi dan memiliki siswa aktif menjadi syarat utama.
Pembangunan madrasah juga mendapat perhatian, dengan syarat lokasi tidak berdekatan dengan SD/SMP untuk menghindari kompetisi perebutan siswa.
Dengan pendekatan komprehensif ini, Pemprov Jabar menargetkan partisipasi pendidikan menengah (SMA/MA) bisa menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat secara merata.(Red).
Penulis : Admin
Editor : Rizkq
Sumber Berita : HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Mas Adi Komar
