Untuk mempercepat pencapaian UHC, Pemkab Garut meluncurkan Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli Jaminan Kesehatan (PIPMPJK), yang diinisiasi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kabupaten Garut, Agus Dinar.
“Perwujudan UHC adalah amanah Undang-Undang yang mengharuskan pemerintah menjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui JKN,” kata Agus Dinar, Rabu (17/07/2024).
Melalui PIPMPJK, iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) akan dibayarkan oleh donatur, badan usaha, atau individu, dengan prioritas masyarakat tidak mampu.
Pembayaran ini termasuk dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2017.
Program ini didukung oleh Perpres Nomor 82 Tahun 2017, yang mengizinkan iuran PBPU dan Peserta Penerima Upah (PPU) dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Data dari bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Garut menunjukkan ada 242.900 jiwa peserta non-JKN dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebar di 42 kecamatan. Dari verifikasi dan validasi, terdapat 32.398 jiwa non-JKN di sekitar 42 badan usaha di Kabupaten Garut.
Inovasi pembayaran iuran melalui CSR diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan JKN di Garut, terutama bagi yang masuk dalam DTKS.
Pada acara Sinergitas Akselerasi UHC Kabupaten Garut melalui PIPMPJK di Aula Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Selasa (02/07/2024), para pengusaha dan lembaga lainnya mendukung program tersebut. Mereka berharap program ini diperkuat dengan regulasi dari Pj Bupati Garut.
Agus berharap perusahaan dan badan usaha berpartisipasi untuk mewujudkan UHC di Kabupaten Garut. (AGS)
