GARUT BERKABAR, JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mengajukan empat lokasi strategis untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan kesiapan daerahnya dalam menyukseskan inisiatif tersebut.
Empat lokasi yang diusulkan meliputi Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi. Dari keempatnya, Bina Siswa Cisarua dan Sentra Wyata Guna dinilai paling siap digunakan.
“Sentra Wyata Guna cukup unik karena berada dalam Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang dikelola Pemdaprov Jabar, mencakup jenjang SD hingga SMA. Kami ingin siswa difabel di sana tidak direlokasi, melainkan diintegrasikan ke Sekolah Rakyat agar menjadi lembaga pendidikan inklusif,” kata Herman dalam Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Herman menyatakan kesiapan Pemdaprov Jabar untuk berbagi pembiayaan dan mendukung proses administrasi aset. “Kami siap menghibahkan bangunan di Bina Siswa Cisarua agar tata kelola keuangan dan akuntabilitasnya lebih mudah,” ujarnya.
Pemdaprov Jabar juga telah mengidentifikasi tiga lokasi lain yang berpotensi dijadikan Sekolah Rakyat jika dibutuhkan pembangunan baru, yakni di Ujung Jaya (Kabupaten Sumedang), Kota Bandung, dan Jatinangor (Kabupaten Sumedang), dengan luas lahan bervariasi antara 5 hingga 10 hektare.
45 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak 45 Sekolah Rakyat telah siap memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025-2026. Dari 198 usulan lokasi yang masuk, sebanyak 151 masih dalam tahap kajian lebih lanjut, dengan 115 berupa tanah kosong dan 36 berupa bangunan yang berpotensi direvitalisasi.
Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, khususnya siswa dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terendah di Indonesia.
Sekolah ini akan berasrama dan sepenuhnya gratis, mencakup kebutuhan pendidikan, pakaian, alat tulis, serta konsumsi bagi para siswa. Pendidikan yang diselenggarakan akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Jika desil 1 dan 2 sudah terpenuhi, baru kami pertimbangkan siswa dari desil 3, tetapi prioritas tetap pada desil 1 dan 2,” ujar Saifullah.
Pemdaprov Jabar pun terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pembentukan Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal di wilayahnya. “Kami ingin Jawa Barat menjadi yang terdepan dalam mendukung program ini,” tegas Herman.(Red).
Penulis : Admin
Editor : Rizkq
Sumber Berita : HUMAS JABAR
