Bappeda Garut Prioritaskan Validasi Data dalam Penanggulangan Kemiskinan

- Jurnalis

Sabtu, 8 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rapat Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Aula BAPPEDA Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (7/2/2025).

GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut tengah menyusun strategi penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada validasi data. Hal ini dibahas dalam Rapat Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digelar di Aula BAPPEDA, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (7/2/2025).

Kepala BAPPEDA Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, menegaskan bahwa data akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berfokus pada pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagai dasar perumusan kebijakan ke depan.

Baca Juga :  Semangat Kebersamaan di Hari Amal Bakti Ke-79: Kemenag Garut Adakan Olahraga dan Baris-Berbaris

“Data yang sudah kami kumpulkan akan segera diajukan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati. Kami mengacu pada beberapa sumber data seperti Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Didit.

Selain itu, Bappeda Garut juga akan mengoptimalkan aplikasi SEPAKAT untuk mempercepat proses validasi dan penetapan sasaran. Didit menyebutkan bahwa data Regsosek dari Bappenas akan dimanfaatkan guna memperjelas target penerima manfaat.

Rapat ini juga menghasilkan kesepakatan kerja sama dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam TKPKD. “Kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai data Regsosek bersama perwakilan SKPD pekan depan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama,” tambahnya.

Baca Juga :  Edukasi Masyarakat Maripari Mengenai Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan

Didit menekankan bahwa keakuratan data adalah kunci efektivitas program penanggulangan kemiskinan. “Jika masih ditemukan kekurangan, kita akan segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran. Seluruh kebijakan harus berangkat dari data yang valid,” tegasnya.

Ia berharap hasil rapat ini dapat melahirkan SK Bupati yang memperjelas sasaran program pengentasan kemiskinan di Garut. Dengan demikian, perencanaan program tahun 2026 serta RPJMD 2025-2029 dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh permasalahan utama di lapangan, sehingga solusi yang diterapkan lebih efektif dan tepat guna,” pungkasnya.(Rizky).

Berita Terkait

Dorong Ekonomi Desa, Deputi Kemenkop UKM Kunjungi Garut Bahas Hutan Sosial dan Koperasi
Ramffest 2025 Resmi Dibuka, Wabup Garut Dorong Kemajuan Industri Kreatif
RSUD dr. Slamet Garut Tingkatkan Kualitas Layanan, Wabup Putri Karlina Tekankan Empati dalam Pelayanan
Sinergi Pencegahan Pernikahan Dini, Pemangku Kepentingan Garut Rumuskan Strategi Efektif
Jawa Barat Fokus Benahi Jalan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dialokasikan 100%
Bupati Garut Serukan Kebersamaan dalam Safari Ramadan di Kersamanah
Pemkab Garut Genjot PAD dengan Optimalisasi Local Taxing Power, Didukung Studi World Bank
Wabup Garut Tinjau RSUD dr. Slamet, Soroti Fasilitas dan Parkir Liar
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Maret 2025 - 23:03 WIB

Dorong Ekonomi Desa, Deputi Kemenkop UKM Kunjungi Garut Bahas Hutan Sosial dan Koperasi

Jumat, 14 Maret 2025 - 22:30 WIB

Ramffest 2025 Resmi Dibuka, Wabup Garut Dorong Kemajuan Industri Kreatif

Kamis, 13 Maret 2025 - 16:43 WIB

RSUD dr. Slamet Garut Tingkatkan Kualitas Layanan, Wabup Putri Karlina Tekankan Empati dalam Pelayanan

Kamis, 13 Maret 2025 - 16:33 WIB

Sinergi Pencegahan Pernikahan Dini, Pemangku Kepentingan Garut Rumuskan Strategi Efektif

Kamis, 13 Maret 2025 - 10:06 WIB

Jawa Barat Fokus Benahi Jalan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dialokasikan 100%

Berita Terbaru