Pemkab Garut Tingkatkan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan Lewat DBHCHT

- Jurnalis

Sabtu, 14 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, memberikan arahan dalam Persiapan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui DBHCHT, di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jum’at (13/9/2024).

GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menghadiri rapat persiapan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Jumat (13/9/2024).

Nurdin Yana menekankan pentingnya menentukan penerima bantuan yang tepat sasaran, khususnya untuk tenaga kerja rentan di Garut.

“Salah satu segmen penerima bantuan ini adalah tenaga kerja rentan,” kata Nurdin.

Bantuan ini meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang akan memberikan kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja.

“Jika terjadi insiden, mereka dapat langsung mendapatkan kompensasi melalui BPJS,” tambahnya.

Baca Juga :  Menikmati Keindahan Alam Garut: Kunjungan Penjabat Bupati ke Curug Cihanyawar

Program ini diharapkan menjadi langkah awal yang memperkuat kesejahteraan tenaga kerja rentan di Kabupaten Garut.

Perlindungan untuk Pekerja Rentan dari DBHCHT

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Muksin, menjelaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui DBHCHT fokus pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, terutama bagi petani dan buruh tani tembakau.

“Tahun ini, fokus penerima manfaat adalah petani dan buruh tani tembakau, sesuai dengan sumber anggaran DBHCHT,” terang Muksin.

Program ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari koordinasi, verifikasi data penerima, hingga monitoring dan evaluasi.

Muksin menambahkan bahwa pekerja rentan di sektor informal sering kali menghadapi risiko kecelakaan kerja dengan penghasilan minim.

Oleh karena itu, program ini hadir untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi mereka.

Baca Juga :  BPBD Garut Gandeng Tohoku University Bahas Strategi Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan All-Hazards

Dampak Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan

Kriteria penerima manfaat meliputi penduduk Kabupaten Garut dengan NIK valid, usia 18 hingga 64 tahun, dan mereka yang bekerja di sektor informal tanpa upah tetap.

Data penerima dipadukan dari berbagai sumber, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Sosial.

Manfaat yang diberikan antara lain berupa uang tunai atau layanan kesehatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Jaminan Kematian juga tersedia bagi ahli waris jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

Muksin berharap program ini mampu memberikan jaminan keamanan bekerja serta kesejahteraan sosial-ekonomi bagi tenaga kerja rentan dan keluarganya. (Red)

Follow WhatsApp Channel garutberkabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diskominfo Garut Jadi Referensi DPRD Belitung dalam Penguatan Komunikasi Publik dan SPBE
Perbaikan Jalan Pamegatan–Singajaya Garut Dimulai, 6,5 Kilometer 
Pengelolaan Dana Desa Jadi Sorotan, BPKP Dorong Pemerintahan Desa di Garut Lebih Profesional
Hadapi Ancaman Bencana Musim Hujan, Bupati Garut Instruksikan Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan
BPK Periksa Pengadaan Infrastruktur Garut, Syakur Amin Tekankan Tata Kelola Anggaran yang Akuntabel
Program Pesona Resmi Diluncurkan, Garut Perkuat Inovasi Olahan Ikan dan Edukasi Gizi Anak
Dilantik Bupati, Satria Budi Jadi Pj Sekda Garut di Tengah Tantangan Fiskal 2027
Cegah Permainan Harga Gas Bersubsidi, Pemkab Garut Perketat Pengawasan Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 06:45 WIB

Diskominfo Garut Jadi Referensi DPRD Belitung dalam Penguatan Komunikasi Publik dan SPBE

Rabu, 4 November 2026 - 19:46 WIB

Perbaikan Jalan Pamegatan–Singajaya Garut Dimulai, 6,5 Kilometer 

Rabu, 4 November 2026 - 19:29 WIB

Pengelolaan Dana Desa Jadi Sorotan, BPKP Dorong Pemerintahan Desa di Garut Lebih Profesional

Rabu, 4 November 2026 - 17:03 WIB

Hadapi Ancaman Bencana Musim Hujan, Bupati Garut Instruksikan Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Selasa, 3 November 2026 - 18:25 WIB

BPK Periksa Pengadaan Infrastruktur Garut, Syakur Amin Tekankan Tata Kelola Anggaran yang Akuntabel

Berita Terbaru