Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) se-Jawa Barat Tahun 2026 digelar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (12/8/2026).
GARUT BERKABAR, Garut Kota – Perubahan pola komunikasi masyarakat di era digital mendorong pemerintah daerah untuk semakin adaptif dalam mengelola informasi publik. Kecepatan arus informasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat di ruang digital menjadi tantangan yang harus direspons dengan strategi kehumasan yang lebih aktif.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) se-Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (12/8/2026).
Mewakili pimpinan secara virtual, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola kontrol sosial. Masyarakat kini tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi turut berperan dalam membentuk, mengawasi, dan menyebarluaskan narasi mengenai kebijakan pemerintah.
Menurutnya, media sosial, jurnalisme warga, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) membuat proses kontrol sosial berlangsung semakin cepat dan partisipatif.
Kondisi tersebut, lanjut Bayu, menuntut jajaran kehumasan pemerintah daerah maupun badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperluas pola pemantauan informasi. Tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan media konvensional, tetapi juga perlu menerapkan social listening.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kecenderungan opini, emosi, serta persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sekaligus mengantisipasi potensi persoalan sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Diskominfo Jawa Barat yang menjadikan Kabupaten Garut sebagai lokasi pelaksanaan rakor.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas aparatur di bidang komunikasi publik, tetapi juga memperkuat jejaring dan koordinasi antar-Diskominfo kabupaten/kota di Jawa Barat.
Agus juga mengajak para peserta memanfaatkan kesempatan berada di Garut untuk menikmati berbagai potensi daerah, termasuk kuliner dan suasana Kabupaten Garut.
Di sisi lain, Kepala Bidang IKP Diskominfo Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim Sujana, menjelaskan rakor berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan sejumlah materi yang bersifat praktis dan relevan dengan kebutuhan kehumasan pemerintah daerah.
Materi yang diberikan antara lain mengenai social listening, strategi menangani aduan masyarakat, pelayanan permintaan informasi publik, pengelolaan hubungan dengan media, serta strategi membuat konten media sosial dengan tingkat interaksi atau high engagement.
Selain itu, peserta mendapatkan pembahasan melalui IKP Talks #5 mengenai strategi merespons secara cepat permintaan informasi dari organisasi masyarakat maupun media.
Menurut Nidar, persoalan permintaan informasi merupakan salah satu isu yang kerap dihadapi pemerintah daerah sehingga diperlukan pemahaman dan strategi pelayanan yang tepat.
Rakor juga membahas aspek teknis operasional kehumasan, mulai dari strategi belanja media sesuai nomenklatur Permendagri, penyusunan kerangka kerja media, hingga pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kode rekening dalam pengelolaan media sosial.
Melalui kegiatan tersebut, kapasitas pengelola komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat, khususnya dalam membaca perkembangan opini masyarakat, mengantisipasi isu, memberikan respons secara cepat, serta menyampaikan informasi pemerintah secara efektif di tengah ekosistem digital yang terus berubah.(**)
