FAGAR Dorong Kejelasan Status R2 dan R3 dalam Rakor 2025

- Jurnalis

Kamis, 6 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR), bertempat Aula Bank BJB Lantai 3, Jl. Ahmad Yani No.38, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (5/3/2025).

GARUT BERKABAR, Garut Kota – Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, membuka Rapat Koordinasi Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) 2025 yang digelar di Aula Bank BJB Lantai 3, Jalan Ahmad Yani No.38, Kecamatan Garut Kota, Rabu (5/3/2025). Rakor ini dihadiri secara langsung oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) FAGAR dan diikuti secara daring oleh anggota FAGAR dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut.

Fokus utama dalam rapat ini adalah membahas status kepegawaian tenaga honorer R2 dan R3 yang telah lama mengabdi di sektor pelayanan publik. Nurdin Yana menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga :  Polres Garut Tingkatkan Keamanan di Hari Ke-10 Kampanye Pilkada

“Pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada tenaga honorer, namun di sisi lain, kita juga tidak boleh melakukan PHK massal atau mengurangi pendapatan mereka,” ujar Nurdin.

Ia menjelaskan bahwa tenaga honorer di Kabupaten Garut terbagi dalam dua kategori, yaitu R2 yang merupakan eks-THK II dengan jumlah 2.259 orang, serta R3 yang mencakup Non-ASN terdata yang digabung dengan R2, berjumlah 6.434 orang. Nurdin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi kepentingan tenaga honorer agar tetap mendapatkan kepastian kesejahteraan.

Baca Juga :  KPU Garut Bahas Persiapan Pencalonan Pilkada 2024 dalam Rapat Koordinasi

Ketua Umum DPP FAGAR, Ma’mol Abdul Faqih, berharap agar pengangkatan PPPK dan penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi angkatan 2024 bisa terealisasi pada bulan April. Selain itu, ia menyebut bahwa pembukaan formasi PPPK paruh waktu di bulan Juli akan menjadi momentum penting dalam menentukan nasib R2 dan R3.

“Harapannya, di tahun 2026 nanti, status R2 dan R3 bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujarnya.

Sekretaris Umum DPP FAGAR, Encep Sukanda, menambahkan bahwa FAGAR akan terus berupaya memperjuangkan kepastian status bagi para tenaga honorer.

“Kami optimis bahwa di tahun 2026 nanti, kawan-kawan R2 dan R3 bisa mendapatkan kepastian dengan alokasi anggaran yang lebih maksimal. Semoga kebijakan pemerintah mendukung langkah ini,” katanya.(Red).

Penulis : Admin

Editor : Rizkq

Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut

Follow WhatsApp Channel garutberkabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sekda Garut Lepas ASN Purnabakti, Tekankan Makna Pelayanan Hingga Akhir Masa Tugas
Peletakan Batu Pertama KDMP Mekarjaya, Kadiskop UKM Garut Tegaskan Peran Koperasi sebagai Penggerak Ekonomi Desa
Pastikan Sinkron dengan Program Pusat, Bupati Garut Cek Kesiapan Jalan di Wilayah Selatan
Global Game Jam 2026 Jadi Wadah Promosi Budaya Garut Berbasis Digital
Bupati Garut Lantik Puluhan Kepala Puskesmas, Dorong Akselerasi Layanan Kesehatan dan Disiplin ASN
Pelayanan Publik Pemkab Garut Dinilai Prima, Ombudsman RI Beri Opini Tanpa Maladministrasi
Imigrasi Hadir di Garut, Layanan Paspor hingga Pengawasan WNA Kini Lebih Dekat
Kemendagri Pilih Garut sebagai Tuan Rumah Nasionalisme Goes to School 2026
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 Februari 2026 - 13:58 WIB

Sekda Garut Lepas ASN Purnabakti, Tekankan Makna Pelayanan Hingga Akhir Masa Tugas

Sabtu, 31 Januari 2026 - 19:41 WIB

Pastikan Sinkron dengan Program Pusat, Bupati Garut Cek Kesiapan Jalan di Wilayah Selatan

Sabtu, 31 Januari 2026 - 19:19 WIB

Global Game Jam 2026 Jadi Wadah Promosi Budaya Garut Berbasis Digital

Jumat, 30 Januari 2026 - 21:21 WIB

Bupati Garut Lantik Puluhan Kepala Puskesmas, Dorong Akselerasi Layanan Kesehatan dan Disiplin ASN

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:12 WIB

Pelayanan Publik Pemkab Garut Dinilai Prima, Ombudsman RI Beri Opini Tanpa Maladministrasi

Berita Terbaru