DPD SWIPAM Kabupaten Garut Resmi Dilantik, Harapan Tingkatkan Pelayanan Sosial Menguat

- Jurnalis

Minggu, 30 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GARUT BERKABAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menyambut baik pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Social Worker Indonesia dalam Pengembangan Masyarakat (SWIPAM) Kabupaten Garut periode 2024-2029. Acara pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Garut, Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Sabtu (29/07/2024), dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan tokoh masyarakat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, menyampaikan apresiasinya terhadap pembentukan kepengurusan DPD SWIPAM ini. Ia berharap organisasi ini dapat memberikan dorongan signifikan dalam penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Garut.

“Dengan adanya 26 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupaten Garut yang masih membutuhkan perhatian, kami sangat berharap SWIPAM dapat berkolaborasi dengan kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Aji menambahkan, kepengurusan DPD SWIPAM Kabupaten Garut diharapkan mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai peran pekerja sosial di masyarakat.

“Saya berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran social worker dalam membantu mereka yang membutuhkan. Saat ini, Dinas Sosial masih berupaya secara bertahap untuk memberikan pelayanan yang maksimal, dibantu oleh rekan-rekan pendamping sosial PKH, TKSK, operator, dan fasilitator desa,” tambahnya.

Aji juga mengungkapkan bahwa tantangan sosial yang dihadapi Kabupaten Garut saat ini, seperti pelecehan seksual dan kasus anak berhadapan dengan hukum, masih memerlukan perhatian serius. Dengan jumlah pekerja sosial yang masih terbatas, yakni 6 orang dari Dinas Sosial dan tambahan 3 orang dari Kementerian, ia berharap ada peningkatan jumlah dan peran pekerja sosial di masa depan.

“Penanganan anak berhadapan dengan hukum memerlukan pendampingan yang intensif. Jika tidak didampingi oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial, kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan,” tegasnya. (DK)
Baca Juga :  Perangkat Desa Pasanggrahan Klarifikasi Keterlibatan dalam Pokmas, Klaim Dipilih Oleh Masyarakat dan Sekolah

Berita Terkait

Garut Jadi Tuan Rumah Jambore Nasional V Taft Diesel Indonesia: Sorotan pada Wisata Alam dan Pelestarian Lingkungan
Estafet Kepemimpinan BPN Garut: Bupati Syakur Apresiasi Rahman, Sambut Eko dengan Harapan Baru
Guncangan M4,9 Guncang Wilayah Selatan Garut, Tak Timbulkan Kerusakan
Guncangan Gempabumi Magnitudo 4,8 Terasa di Tasikmalaya dan Pangandaran, Tak Timbulkan Kerusakan
Buruh Menggugat: KASBI Desak Pemkab Garut Tuntaskan Hak Eks Karyawan PT Danbi
Cuaca Jawa Barat Hari Ini: Hujan Guyur Sejumlah Wilayah, Waspadai Petir dan Angin Kencang
“Notulensi Jadi Tonggak Perjuangan: Kesepakatan Aliansi Honorer R2-R3 dan BKN Perjelas Jalan Menuju PPPK”
Gempa Berkekuatan M5,0 Guncang Pangandaran, Tidak Timbulkan Ancaman Tsunami
Berita ini 0 kali dibaca