Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut Dila Nurul Fadilah menghadiri rapat koordinasi Forkopimda bersama Bupati Garut Abdusy Syakur Amin membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Selasa (11/8/2026).
GARUT BERKABAR, Garut Kota – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Dila Nurul Fadilah, menghadiri rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut yang membahas kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan selama musim kemarau.
Rapat dipimpin Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Ruang Rapat Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Selasa (11/8/2026). Hadir pula Wakil Bupati Garut Putri Karlina, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, perwakilan BKSDA dan Perhutani, serta perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, kondisi kemarau menjadi perhatian serius karena sejumlah wilayah Kabupaten Garut mulai menghadapi peningkatan kejadian kebakaran. Pemerintah daerah menilai penanganan membutuhkan sinergi seluruh unsur, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan, salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian adalah Gunung Guntur. Sepanjang Juli 2026, kawasan tersebut tercatat mengalami lima kali kebakaran dengan luas lahan terdampak sekitar 13 hektare. Seluruh kejadian telah berhasil ditangani.
Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan juga menjadi perhatian pemerintah. Pemkab Garut berencana menerbitkan surat edaran kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan yang dapat memicu kebakaran meluas.
Ancaman kekeringan juga menjadi perhatian, terutama terhadap ketersediaan air untuk pertanian. Pemerintah Kabupaten Garut telah menyalurkan 98 unit pompa air untuk membantu memenuhi kebutuhan air di kawasan persawahan. Kodim Garut juga menyiapkan pompa tambahan sebagai dukungan apabila terjadi kekurangan air.
Hingga saat ini, kebakaran yang terjadi belum dilaporkan berdampak terhadap lahan pangan produktif. Namun, pemerintah tetap melakukan pemantauan guna mencegah meluasnya kebakaran yang dapat mengancam sektor pertanian.
Pemkab Garut sendiri telah menetapkan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan melalui Keputusan Bupati yang berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026.
Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Garut, sepanjang periode tersebut tercatat 303 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian masih dalam proses pengawasan. Khusus kebakaran lahan yang berkaitan dengan dampak musim kemarau tercatat sebanyak 135 kejadian.
Di sisi lain, dampak kekeringan terhadap kebutuhan air bersih juga mulai ditangani. BPBD Garut telah mendistribusikan 125.000 liter air bersih kepada masyarakat di delapan desa/kelurahan yang berada di enam kecamatan, yakni Tarogong Kaler, Pasirwangi, Cigedug, Cibatu, Sucinaraja dan Karangpawitan.
Untuk memperkuat penanganan jangka panjang, Pemkab Garut telah mengusulkan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor serta tambahan armada mobil tangki air kepada BNPB.
Kehadiran Wakil Ketua DPRD Garut Dila Nurul Fadilah dalam rapat tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara unsur legislatif dan eksekutif dalam menghadapi potensi bencana musim kemarau. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait memastikan penanganan terus dilakukan dan hingga kini belum menaikkan status bencana Kabupaten Garut menjadi Tanggap Darurat.(**)
