Arahan kepada PPL oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Ruang Serbaguna SMKN 12 Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Selasa (14/10/2025).
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul — Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan peran penting Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan di Kabupaten Garut. Pesan tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan kepada para PPL di Ruang Serbaguna SMKN 12 Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (14/10/2025).
Menurut Bupati, PPL memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan petani dalam mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi pertanian yang berdampak pada peningkatan produktivitas.
“Mereka adalah ujung tombak pemerintah untuk memberi edukasi, informasi, dan teknologi kepada petani, supaya hasil panen terus meningkat,” ujar Bupati Garut.
Selain fokus pada produktivitas, Bupati juga meminta PPL lebih responsif terhadap dinamika harga komoditas pangan. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga agar tidak menimbulkan inflasi yang memberatkan masyarakat.
“Kalau harga tak terkendali, yang pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Karena itu, harga tidak boleh terlalu murah dan tidak boleh terlalu mahal,” tegasnya.
Bupati juga menanggapi laporan terkait harga pupuk yang melambung. Ia memastikan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, para distributor, Kejaksaan, dan Kepolisian guna mencari solusi bersama.
“Ini amanat undang-undang. Kita akan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan pupuk,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, mengungkapkan apresiasinya atas kehadiran Bupati yang memberikan semangat kepada 258 PPL dari 42 kecamatan. Ia melaporkan capaian peningkatan produksi gabah hingga 15 persen berkat kerja sama para penyuluh dan dukungan pemerintah daerah.
Namun, Haeruman juga mengingatkan akan adanya tantangan besar pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang pengalihan penyuluh ASN ke pemerintah pusat mulai 1 Januari 2026. Dari total 258 PPL, sebanyak 174 orang akan ditarik ke pusat.
Haeruman turut memaparkan perkembangan kelembagaan petani yang tercatat dalam Simluhtan, mencakup 5.974 kelompok tani, 425 gapoktan, serta 255 unit lembaga ekonomi kelompok. Ia berharap BPP yang berjumlah 42 unit dapat segera disertifikatkan untuk memperkuat kelembagaan petani.
“Kami berharap semangat dan sinergi penyuluh dengan pemerintah daerah tetap terjaga, baik dalam masa transisi maupun setelah pengalihan,” tutupnya.(red)
Penulis : Rizky
Editor : Admin
Sumber Berita : IHSAN
