Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (9/10/2025).
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul — Upaya memperkuat integritas tata kelola pemerintahan kembali ditekankan Pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima kunjungan dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dalam rangka Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Garut, Kamis (9/10/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Syakur menyampaikan apresiasi atas perhatian KPK terhadap daerah. Ia menegaskan, Pemkab Garut memilih langkah preventif sebagai garda terdepan dalam memberantas praktik korupsi.
“Ini menjadi kehormatan bagi kami. Kehadiran KPK memberikan penguatan agar Garut lebih siap dan berhati-hati dalam setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Bupati Syakur.
Ia menambahkan, Pemkab Garut berkomitmen terus memperbaiki sistem tata kelola untuk menutup celah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara.
Koordinator Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Irawati, menyampaikan bahwa peran KPK bukan hanya dalam penindakan, tetapi juga penguatan pencegahan melalui program terukur. Dua instrumen utama dalam hal ini adalah SPI dan kajian biaya sosial korupsi.
Menurutnya, SPI kini menjadi indikator penting dalam menilai keseriusan pemerintah daerah dalam menutup risiko korupsi, sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden terpilih, yang menekankan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional.
> “Penilaian SPI menjadi cermin sejauh mana upaya daerah dalam memperkecil risiko korupsi. Sementara kajian biaya sosial korupsi menggambarkan betapa besar dampak yang ditimbulkan satu kasus korupsi terhadap masyarakat,” jelas Irawati.
Ia menjelaskan, dampak tersebut tidak hanya menyangkut kerugian negara secara finansial, tetapi juga meluas pada aspek sosial—mulai dari kemiskinan, kerusakan lingkungan, hingga tingginya biaya ekonomi.
Kunjungan KPK RI ini menjadi dorongan kuat bagi Pemkab Garut untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi, sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi daerah.(red)
Penulis : Rizky
Editor : Admin
Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut
