GARUT BERKABAR, Cigedug – Yudha Puja Turnawan, anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama Tim Reaksi Cepat Kegawatdaruratan Administrasi Kependudukan (TIREX) Disdukcapil Kabupaten Garut, melakukan kunjungan langsung ke keluarga Muiz di Kampung Siderang Datar, RT 02 RW 11, Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug. Senin, (25/11/2024).
Keluarga Muiz yang terdiri dari delapan anak, sebelumnya menghadapi kendala dalam administrasi kependudukan. Muiz dan ketujuh adiknya belum memiliki akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), serta keempat adiknya belum tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
Berkat intervensi Tim TIREX, kini seluruh dokumen kependudukan tersebut telah diurus. Seluruh anak dalam keluarga ini telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga membuka peluang untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial seperti BPJS PBI, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Setelah menyelesaikan urusan keluarga Muiz, tim melanjutkan perjalanan ke Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, untuk mengunjungi Emak Osih, seorang lansia dhuafa yang hidup sebatang kara di Kampung Ciburuy, RT 03 RW 04. Emak Osih selama ini belum pernah melakukan perekaman data kependudukan.
Tim TIREX langsung melakukan perekaman sidik jari dan iris mata di lokasi, memastikan Emak Osih terdata dengan baik.
Meskipun Emak Osih telah tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Yudha berharap langkah ini dapat membuka akses bagi beliau untuk menerima program perlindungan sosial lainnya yang lebih luas.
Dalam wawancara via telepon dengan media GarutBerkabar, Yudha menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi Tim TIREX.
“Saya selaku anggota DPRD sangat berterima kasih atas keberadaan Tim Reaksi Cepat Kegawatdaruratan Adminduk Disdukcapil Garut.
Kehadiran mereka telah memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang membutuhkan akses administrasi kependudukan secara cepat dan efisien,” ujarnya.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan setiap warga mendapatkan hak-hak administratif yang menjadi pintu masuk bagi program jaminan sosial pemerintah.(Taufik)
