GARUT BERKABAR, Garut Kota – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Garut dinilai berjalan lancar tanpa kendala berarti. Namun, terdapat sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian, salah satunya adalah menurunnya tingkat partisipasi pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut, Nurrodhin, mengungkapkan bahwa dalam Pemilihan Legislatif tingkat partisipasi pemilih mencapai 82,3% dari sekitar 2 juta pemilih, sementara pada Pilkada 2024 angka tersebut turun menjadi 70,7%. Artinya, terdapat penurunan sekitar 300 ribu pemilih.
“Pada Pilkada, kita melihat adanya penurunan angka partisipasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pemilihan Legislatif. Ini menjadi evaluasi penting ke depan agar penyelenggaraan Pilkada berikutnya bisa lebih maksimal,” ujar Nurrodhin dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut di Ballroom Hotel Mercure, Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, pada Senin (24/2/2025).
Selain tingkat partisipasi, Nurrodhin juga menyoroti beberapa tantangan lain, seperti potensi kerawanan dalam tahapan kampanye serta permasalahan terkait data pemilih. Menurutnya, masih banyak pemilih yang terdaftar di lokasi yang tidak sesuai dengan tempat tinggalnya, sehingga diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan pemilih di masa mendatang.
“Di Pilkada masih banyak permasalahan terkait kekisruhan data pemilih, misalnya ada pemilih yang tinggal di satu wilayah tetapi terdaftar di wilayah lain. Ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah dalam pemilu berikutnya,” tambahnya.
Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi jadwal dan tahapan Pilkada 2024. Ia berharap berbagai catatan yang didapat dari Pilkada kali ini dapat menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.
“Meskipun secara umum Pilkada 2024 berlangsung sukses, tentu masih ada ruang perbaikan. Kami berharap penyelenggaraan Pilkada berikutnya bisa lebih baik lagi,” ujar Dian.
Sebagai langkah lanjutan dari evaluasi ini, KPU Garut berencana menyusun buku perjalanan Pilkada 2024 sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkada. Selain itu, KPU Garut juga akan mengembalikan sebagian anggaran kepada pemerintah daerah, mengingat beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak seluruhnya terlaksana, termasuk terkait dengan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP).
Dian menambahkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaporkan kepada pemerintah dan evaluasi penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga tingkat kabupaten. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, KPU juga melibatkan akademisi agar hasil evaluasi lebih komprehensif dan dapat menjadi acuan perbaikan di masa mendatang.(Rsm).
