GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menegaskan pentingnya peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam mengawasi ketersediaan pupuk dan pestisida bagi petani.
Menurutnya, isu ini menyangkut hajat hidup petani dan perlu penanganan serius dari berbagai pihak terkait.
Nurdin menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi petani, seperti ketidakpatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kurang optimalnya distribusi pupuk subsidi meskipun stok tersedia.
Hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat karena rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di lapangan.”Harus ada solusi konkret terhadap masalah ini, karena jika tidak terserap, kuota pupuk subsidi untuk Garut bisa berkurang,” tegas Nurdin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Kantor Disperta, Rabu (4/9/2024).
Ia meminta Dinas Pertanian untuk mengevaluasi kendala yang ada, termasuk mekanisme penebusan pupuk yang dinilai berbelit-belit.
Nurdin juga menyinggung regulasi baru yang mengharuskan restrukturisasi KP3 dengan melibatkan beberapa pihak, termasuk Inspektorat, Satpol PP, kepolisian, dan kejaksaan, guna memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan.
Kepala Disperta Garut, Haeruman, mengungkapkan masih ada ratusan ton pupuk subsidi yang tertahan di gudang dan mengimbau kelompok tani untuk segera melakukan penebusan.
Ia menambahkan, kendala utama lainnya adalah belum bermigrasinya Kartu Tani ke sistem ePuber yang menggunakan KTP, yang disebabkan keterbatasan petugas lapangan.
“Dengan adanya pertemuan ini, kami berharap bisa mendapatkan solusi yang dapat segera diterapkan, termasuk melalui pembentukan struktur KP3 yang baru,” ujar Haeruman.(RD)
