Proyek DAK tahun ini diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dengan sistem pengelolaan swakelola melalui kelompok masyarakat (Pokmas). Namun, media Jejak Kriminal.Net dalam penelusurannya menemukan indikasi keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan proyek ini, termasuk di SDN 4 Pasanggrahan, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sukawening, dengan alokasi dana hampir mencapai Rp 800 juta.
Maman Suparman, Kasi Kesra Desa Pasanggrahan, yang juga terlibat sebagai TPK Desa, komite sekolah, dan anggota Pokmas, menyatakan bahwa penunjukan dirinya sebagai anggota Pokmas adalah hasil musyawarah dengan pihak sekolah dan persetujuan kepala desa. “Saya ditunjuk oleh pihak sekolah dan mendapatkan SK dari Kepala Desa. Kebetulan saya juga komite di sekolah tersebut,” ujar Maman saat dimintai keterangan awak media. Kamis,(07/11/2024).
Maman menambahkan, bahwa keterlibatannya dalam Pokmas adalah atas permintaan masyarakat dan sekolah, dan semua keputusan diambil melalui musyawarah.
Sementara itu, Kepala Desa Pasanggrahan, Rosidin Muharam. Dia juga memberikan keterangan serupa, menyatakan bahwa penunjukan Maman dalam peran ganda tersebut adalah hasil dari kesepakatan bersama dengan sekolah dan masyarakat, dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan dan pelaksanaan proyek yang sedang berjalan.
“Ya pak Maman itu kasi kesra di Desa Kami yang dipinta oleh masyarakat untuk menjadi anggota Pokmas bukan atas kemauannya dia sendiri. Jadi pekerjaan ganda itu tidak benar dan salah besar,” pungkas Rosidin. (T.Wirama)
