GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2024 di Aula Bappeda Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (12/11/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bappeda, Didit Fajar Putradi, dan dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Garut.
Didit menjelaskan bahwa TKPKD Kabupaten Garut saat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Yana, menggantikan posisi yang biasanya diisi oleh Wakil Bupati.
Hal ini disebabkan kekosongan jabatan Wakil Bupati saat ini, sesuai dengan Surat Keputusan Penjabat Bupati Garut tahun 2024.
Menurut Didit, rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut.
Ia memaparkan bahwa angka kemiskinan di daerah ini menunjukkan penurunan, dari 9,77% menjadi 9,68% dalam satu tahun terakhir. “Kita harus menetapkan langkah strategis untuk memastikan target pembangunan selaras dengan visi nasional yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Didit.
Penanggulangan kemiskinan akan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Garut pada tahun 2025. Dalam rapat tersebut, ada tiga agenda utama yang dibahas, termasuk evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami membahas rekomendasi BPKP dengan para kepala perangkat daerah untuk perbaikan lebih lanjut,” jelasnya.
Selain itu, rapat ini juga memfokuskan pembahasan pada Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai tindak lanjut dari berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya, serta menyusun rancangan awal RPJMD lima tahun ke depan.
Didit menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah desa untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan efisien.
“Dengan berbagi peran dan sumber daya antara desa dan pemerintah daerah, kami menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0% tahun depan serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari persiapan, Bappeda juga membahas implementasi program Quick Win pemerintah pusat, termasuk penyediaan makanan bergizi gratis untuk masyarakat.
Didit menekankan bahwa program ini merupakan salah satu langkah konkret dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Garut. (Rizky).
