GARUT BERKABAR, Garut Kota — Potret kemiskinan ekstrem masih menghantui sudut-sudut perkotaan. Hal itu tergambar jelas saat Anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, mengunjungi rumah ibu Yayu Rohana, seorang janda lansia berusia 68 tahun yang hidup dalam keterbatasan, di Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Minggu (3/8/2025).
Kunjungan ini dilakukan setelah Yudha menerima informasi dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang tengah bertugas di wilayah tersebut. Meski sebelumnya berada di Bali dalam rangka Kongres PDI Perjuangan, Yudha langsung mengagendakan kunjungan setibanya di Garut.
“Saya langsung merespons informasi dari adik-adik KKN. Mereka melaporkan ada warga yang masuk kategori miskin ekstrem dan layak mendapat perhatian,” ujar Yudha.
Kondisi ibu Yayu benar-benar memprihatinkan. Ia tinggal bersama dua cucunya di sebuah rumah sempit berukuran 2,5 x 2,5 meter. Bangunan tersebut berdinding tembok milik kerabat dan sekolah SMK Muhammadiyah Garut, yang juga menghibahkan tanah sebagai tempat tinggalnya. Tanpa kamar mandi dan toilet, mereka hanya mengandalkan fasilitas dari rumah kerabat.
“Bayangkan, tiga orang tinggal di ruang seukuran bilik. Tidak ada kamar mandi, tidak ada sanitasi layak. Ini jelas harus menjadi perhatian kita semua,” kata Yudha.
Selain itu, Yudha juga menjenguk Ibu Rita Rosita, penyandang disabilitas yang telah menderita stroke selama satu dekade. Ibu Rosita hidup bergantung pada keponakan perempuannya dalam kondisi ekonomi yang juga tidak mencukupi.
“Kondisi Bu Rosita pun tak kalah memprihatinkan. Ia belum pernah menikah dan sepenuhnya mengandalkan bantuan keponakannya. Ini bukti nyata bahwa di balik gemerlap kota, masih banyak yang terpinggirkan,” tuturnya.
Melalui kunjungan ini, Yudha menyerahkan bantuan berupa sembako dan sejumlah uang tunai, sebagai bentuk kepedulian sekaligus dorongan agar lebih banyak pihak turut bergerak.
Ia juga menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Garut mengoptimalkan berbagai sumber daya dan dana sosial seperti CSR, BAZNAS, hingga iuran KORPRI untuk membantu warga yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Pemkab tak bisa bekerja sendiri. Harus ada gerakan kolaboratif agar mereka yang hidup dalam keterbatasan bisa mendapat hak dasar: tempat tinggal layak dan kehidupan bermartabat,” tegasnya. (**)
Penulis : IHSAN
Editor : Admin
Sumber Berita : Reforter (IHSAN)
