Dalam inspeksi tersebut, Barnas menyoroti permasalahan parkir liar yang mengganggu lalu lintas di wilayah tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, beberapa ruang parkir telah ditentukan untuk mencegah gangguan lalu lintas. Ia mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu larangan parkir dan meminta Polres Garut menindak tegas pelanggaran parkir liar.
“Harus ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya parkir di tempat yang telah disediakan,” ujarnya.
Barnas juga menekankan bahwa area pelayanan publik harus bebas dari pungutan parkir yang tidak resmi, karena hal ini merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Pendapatan dari parkir ditargetkan sebesar 2 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan daerah.
“Pendapatan dari parkir harus masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan untuk perorangan atau lembaga lain,” tegasnya.
Operasi ini melibatkan Kepolisian Resor (Polres) Garut dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, dengan fokus utama pada penertiban lalu lintas dan kendaraan yang tidak laik jalan. Barnas menyoroti pentingnya kondisi kendaraan yang baik demi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
Barnas mengapresiasi Polres Garut yang secara konsisten melaksanakan operasi patuh, khususnya dalam menindak kendaraan dengan knalpot bising dan motor yang tidak memiliki surat kelengkapan.
Selama operasi gabungan ini, berbagai pelanggaran terdeteksi, termasuk mobil pick up dan angkot yang habis masa uji berkala, serta kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Operasi ini juga menilang sejumlah sepeda motor dengan knalpot tidak standar dan angkutan kota tanpa surat kelengkapan kendaraan.
Barnas berharap melalui penegakan hukum ini, keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Garut dapat meningkat. (PIK)
