Pelaksanaan FGD “Studi Optimalisasi PBB-P2 sebagai Strategi Peningkatan Penerimaan Daerah” di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Senin (20/10/2025).
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat langkah menuju kemandirian fiskal dengan menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kolaborasi ini dikukuhkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Studi Optimalisasi PBB-P2 sebagai Strategi Peningkatan Penerimaan Daerah”, yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Senin (20/10/2025).
Bupati Garut, H. Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran tim dari Bappenas dan Bank Dunia. Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat basis fiskal daerah agar lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Kami merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Bappenas dan World Bank yang berperan besar dalam pengembangan kebijakan nasional. Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pendapatan fiskal Kabupaten Garut,” ujar Bupati Syakur.
Ia menuturkan bahwa perubahan kondisi wilayah Garut sejak penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir pada tahun 2017 perlu segera direspons dengan kebijakan baru yang relevan. Berbagai pembangunan infrastruktur, seperti jalan utama, kawasan pemukiman, hingga real estate, dinilai berpotensi meningkatkan nilai PBB-P2.
“Kita akan melakukan penyesuaian NJOP dengan perhitungan matang. Warga dengan nilai pajak kecil tidak akan terbebani karena persentasenya akan disesuaikan,” jelasnya.
Sementara itu, Griya Rufianne, perwakilan Urban Team World Bank Indonesia, menjelaskan bahwa pajak properti menjadi fokus karena sifatnya yang stabil dan berpotensi besar sebagai sumber pendapatan daerah.
“Secara global, pajak properti merupakan jenis pajak yang stabil dan tidak berpindah objek. Karena itu, kami mendukung Garut untuk memaksimalkan potensi ini,” ungkap Griya.
Ia menambahkan, Kabupaten Garut bersama Kota Bandung dipilih sebagai lokasi pilot project penerapan panduan global Property Tax Diagnostic Tool yang dikembangkan Bank Dunia.
Dari pihak Bappenas, Tari Lestari menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan penguatan keuangan daerah melalui peningkatan pajak dan retribusi.
“Optimalisasi pajak daerah merupakan pilar penting dalam kebijakan fiskal nasional. Bappenas hadir untuk memastikan studi ini berjalan sesuai arah RPJPN 2025–2045,” ujarnya.
Melalui FGD ini, Pemkab Garut berharap dapat memperoleh hasil studi yang akurat untuk memetakan potensi pajak daerah, sehingga mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam memperkuat pendapatan dan kemandirian fiskal di masa mendatang.(red)
Penulis : Rizky
Editor : Admin
Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut
