Kegiatan Garut Government Public Relations (GGPR): In House Training Humas SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta UPT SKPD se-Kabupaten Garut di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda), Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (22/4/2026).
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten Garut terus mendorong penguatan peran kehumasan di era digital. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, mengajak seluruh jajaran humas di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih aktif dan responsif dalam menanggapi keluhan maupun isu yang berkembang di media sosial.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Garut Government Public Relations (GGPR): In House Training yang diikuti oleh humas SKPD, kecamatan, desa/kelurahan, serta UPT SKPD se-Kabupaten Garut. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda), Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (22/4/2026).
Dalam arahannya, Putri Karlina menegaskan bahwa media sosial kini menjadi ruang utama masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran aktif pemerintah di platform digital menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Ia menilai, minimnya aktivitas perangkat daerah dalam menyampaikan informasi maupun merespons komentar publik kerap memicu persepsi negatif. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan interaktif menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Putri juga menekankan bahwa fungsi humas tidak hanya sebatas menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga harus mampu hadir dalam percakapan publik, memberikan klarifikasi, serta menjawab berbagai isu secara cepat dan tepat.
“Peran ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah, tetapi juga seluruh SKPD harus ikut aktif memberikan penjelasan dan memperkuat narasi positif,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan GGPR bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya membangun narasi yang kolaboratif, dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan. Menurutnya, pesan tersebut harus tersampaikan secara utuh agar publik memahami bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga hasil kerja bersama.
Agus menambahkan, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Diskominfo dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan. Saat ini, kegiatan GGPR telah memasuki sesi ketujuh dan akan terus dikembangkan dengan materi yang lebih aplikatif.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam pemetaan isu strategis yang berkembang setiap minggunya. Ke depan, Diskominfo akan mendorong agar setiap instansi mampu memproduksi konten yang lebih terarah, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan informasi publik secara menyeluruh.(**).
Penulis : Rizkq
Editor : Admin
Sumber Berita : Diskominfo Kab.Garut
