Dalam sambutannya, Barnas mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kuota haji bagi Kabupaten Garut. Dia berharap, pada tahun 2025, Kabupaten Garut dapat memperoleh kuota haji yang sama atau bahkan lebih banyak lagi, sehingga masyarakat Garut bisa berhaji lebih cepat.
“Mudah-mudahan kuotanya lebih banyak lagi agar lebih banyak orang yang ingin berhaji bisa melaksanakannya lebih cepat. Haji tahun 2024 telah berjalan dengan lancar dan mabrur,” ujarnya.
Barnas juga menekankan pentingnya evaluasi ini. Menurutnya, evaluasi ini membantu menilai kinerja tahun 2024 dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk tahun 2025.
“Perlu juga kita melihat kekurangan, baik dari segi layanan peribadahan maupun layanan kesehatan dan lain sebagainya,” tambahnya.
Barnas juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan haji di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, Barnas meminta Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh bupati dan walikota untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan haji di Jawa Barat.
“Banyak sarana prasarana yang belum lengkap, tentu jika ada ajakan, kami akan peduli terhadap urusan keagamaan, khususnya haji,” lanjutnya.
Sementara itu, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, mengungkapkan bahwa pelaksanaan haji tahun ini secara umum lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, ditandai dengan penurunan signifikan angka kematian jamaah.
“Salah satu indikatornya adalah kematian jamaah yang tahun 2023 (sebanyak) 116 (jamaah) yang wafat dan tahun ini 67. Tentu saja ini merupakan upaya kita bersama dan Pak Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama masyarakat mengucapkan terimakasih,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang harus diketahui oleh seluruh stakeholder dalam melaksanakan evaluasi.
Di tempat yang sama Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Ajam Mustajam, menambahkan bahwa ada beberapa hal yang harus dievaluasi, termasuk sistem dan infrastruktur penyelenggaraan haji.
“Bagaimana memastikan tempat penyelenggaraan haji layak dan representatif, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, baik di kabupaten/kota, provinsi, maupun asrama haji,” jelasnya. (ASP)
