GARUT BERKABAR, Garut Kota – Pada hari Selasa (6/2/2024), Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menerima kunjungan kerja dari Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Triadi Machmudin di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

 

 

Dalam kunjungan tersebut, Pj Bupati dan Pj Gubernur beserta jajaran Forkopimda serta tokoh masyarakat Kabupaten Garut bersilaturahmi di Pendopo Kabupaten Garut.Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memastikan kondusivitas menjelang pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari mendatang di Kabupaten Garut.

 

Pj Bupati menyampaikan bahwa kunjungan Pj Gubernur Jawa Barat ke Garut merupakan bagian dari upaya untuk mengamati situasi dan membahas langkah-langkah yang perlu diambil guna memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilu.Selain membahas persiapan pemilu, pertemuan tersebut juga membicarakan tentang pentingnya menjaga kerukunan antar agama di Kabupaten Garut.

 

Selain itu, masalah infrastruktur seperti jalur kereta api yang masih terbatas juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

 

 

Dalam pertemuan dengan jajaran pemerintahan dan tokoh masyarakat Garut, Pj Gubernur memberikan arahan terkait persiapan pemilu.

 

Beliau menekankan pentingnya memastikan kelancaran, keamanan, kejujuran, dan keadilan dalam pemilu.

 

Selain itu, respons terhadap prakiraan cuaca ekstrem juga menjadi perhatian utama, dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi hujan deras saat pelaksanaan pemilu.

 

 

Pj Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya promosi pariwisata Kabupaten Garut, terutama setelah dibukanya relasi KA Papandayan.

 

Hal ini diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut.Dalam kesempatan tersebut, Forkopimda dan tokoh masyarakat Kabupaten Garut juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka.

 

Ini merupakan langkah positif dalam membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu serta pembangunan daerah secara keseluruhan. (DK).