Menurut Syam, transparansi sangat diperlukan dalam perpanjangan jabatan strategis seperti Direksi Perumda, karena perusahaan ini memegang peran vital dalam pengelolaan air bersih bagi masyarakat. “Keputusan mengenai perpanjangan jabatan harus disampaikan dengan jelas agar tidak ada spekulasi dan opini yang menyesatkan masyarakat. PJ Bupati perlu segera mengeluarkan penjelasan terkait keabsahan Surat Keputusan tersebut,” tegas Syam, Senin (21/10/2024).
Ia juga menambahkan bahwa terkait rencana anggota DPRD Garut yang akan menggunakan Hak Interpelasi, Syam menyampaikan itu merupakan hak konstitusional DPRD Garut guna memastikan bahwa seluruh proses perpanjangan jabatan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tanpa adanya kepentingan pribadi. “Akan tetapi menurut Syam berdasarkan hasil kajian berdasarkan Peraturan terkait perpanjangan direksi Perumda Tirta Intan Garut adalah Sah sudah sesuai ketentuan Per UU yang berlaku dan berdasarkan kewenangan atributif yang dimiliki oleh kepala daerah selaku KPM akan tetapi Syam mendesak kepada PJ Bupati Garut untuk segera memberikan penjelasan kepada publik agar Polemik ini segera berakhir ,” lanjutnya.
Syam berharap agar langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Garut bisa segera menjawab berbagai pertanyaan dan spekulasi yang muncul, sehingga polemik tidak berkepanjangan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan PERUMDA tetap terjaga.
“Kepastian hukum dan transparansi dalam keputusan ini sangat penting, agar pelayanan air bersih bagi masyarakat Garut tidak terganggu oleh polemik yang berkepanjangan,” pungkas Syam. (Fik)
