Pemkab Garut Perkuat Pengawasan Perizinan untuk Cegah Praktik Percaloan

- Jurnalis

Selasa, 4 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat Bupati Garut, Barnas Adjidin, mengadiri Rakor Pembahasan Langkah Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Dalam Pengawasan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan, di Gedung Comand Center Pendopo, Kabupaten Garut, Selasa (4/1/2025).

GARUT BERKABAR, Garut Kota – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menegaskan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan perizinan guna menghapus praktik percaloan dan korupsi. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Pengawasan Perizinan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepala Pengendalian & Pengawasan Khusus. Rakor berlangsung daring melalui Zoom Meeting dari Gedung Command Center Pendopo Garut, Selasa (4/1/2025).

Baca Juga :  Bupati Garut Resmikan Sekolah Rakyat Rintisan, Wujud Akses Pendidikan untuk Semua

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Budi Gan Gan, menegaskan bahwa dengan adanya nota kesepahaman ini, Pemkab Garut siap memberantas segala bentuk percaloan dan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan perizinan.

Baca Juga :  Komisi Informasi Jabar Kunjungi Diskominfo Garut, Dorong Keterbukaan Informasi Publik

“Perizinan yang telah disepakati di tingkat pusat nantinya akan ditindaklanjuti ke pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Rakor ini juga dihadiri oleh Penjabat (PJ) Bupati Garut, Barnas Adjidin, Sekretaris Daerah Nurdin Yana, serta sejumlah kepala dinas terkait. Dalam pembahasan, pemerintah pusat menyoroti beberapa tantangan utama, di antaranya:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi dalam perizinan,

2. Upaya mengatasi stagnasi investasi daerah, dan

3. Penghapusan praktik percaloan dalam proses perizinan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan mekanisme perizinan di Kabupaten Garut dapat berjalan lebih transparan, terpercaya, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.(Red)

Follow WhatsApp Channel garutberkabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

339 Kepala Sekolah Garut Terima SK, Bupati Tekankan Peningkatan Mutu Pendidikan
LCT SD Kabupaten Garut 2026 Berakhir, Tiga Sekolah Terbaik Raih Uang Pembinaan
Hari Bakti ke-2 Kemenimipas, Bupati Garut Tekankan Pembinaan Produktif dan Pelayanan Publik yang Berdampak
Perpustakaan Garut Diperluas, Bupati Dorong Penguatan Literasi dan Kualitas SDM
LCT SD 2026 Jadi Ajang Asah Kemampuan Numerasi, Bupati Garut Dorong Kompetisi Pendidikan Lebih Berkualitas
Torehan Prestasi Atlet Disabilitas Garut Tuai Apresiasi Bupati, Sabet Medali di Dua Kejuaraan
Garut Kirim 46 Atlet ke PEPARDA VII Jabar 2026, Bupati Optimistis Raih Prestasi Terbaik
Job Fair Internasional 2026 Digelar di Garut, Menteri P2MI dan Bupati Perkuat Akses Kerja ke Luar Negeri
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 18:35 WIB

339 Kepala Sekolah Garut Terima SK, Bupati Tekankan Peningkatan Mutu Pendidikan

Kamis, 19 November 2026 - 18:24 WIB

LCT SD Kabupaten Garut 2026 Berakhir, Tiga Sekolah Terbaik Raih Uang Pembinaan

Kamis, 19 November 2026 - 11:54 WIB

Hari Bakti ke-2 Kemenimipas, Bupati Garut Tekankan Pembinaan Produktif dan Pelayanan Publik yang Berdampak

Rabu, 18 November 2026 - 20:55 WIB

Perpustakaan Garut Diperluas, Bupati Dorong Penguatan Literasi dan Kualitas SDM

Senin, 16 November 2026 - 13:05 WIB

Torehan Prestasi Atlet Disabilitas Garut Tuai Apresiasi Bupati, Sabet Medali di Dua Kejuaraan

Berita Terbaru