GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Garut bersama Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Garut menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Kelompok Rentan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah yang berperspektif GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Acara berlangsung di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut, Jl. Proklamasi, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (4/3/2025).
Ketua PDA Garut, Eti Nurulhayati, menekankan pentingnya memperhatikan aspirasi perempuan dan kelompok rentan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang. Ia menegaskan bahwa usulan dari tingkat bawah harus menjadi perhatian utama agar pembangunan yang direncanakan benar-benar inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menegaskan peran perempuan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Kami ingin memberi ruang lebih luas bagi organisasi masyarakat perempuan di Garut untuk turut serta dalam memberikan masukan, agar pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan,” ujar Eti.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Yayan Waryana, menegaskan bahwa pihaknya siap menampung dan mengakomodasi berbagai aspirasi yang muncul dalam Musrenbang ini.
“Harapan kami, melalui forum ini dapat dirumuskan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan kelompok rentan, serta menjadi landasan bagi Bappeda dalam menentukan prioritas pembangunan yang lebih inklusif,” ungkap Yayan.
Ia menambahkan, hasil dari musyawarah ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan pembangunan yang berkeadilan, merata, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Garut.
“Hasil rumusan dalam Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan ini diharapkan dapat menjadi kebijakan yang diadopsi oleh Pemda Garut serta memperkuat keberpihakan terhadap kaum perempuan,” pungkasnya.(Red)
Penulis : Admin
Editor : Rizkq
Sumber Berita : Diskominfo Kab. Garut
