Kabupaten Garut Terima Pengakuan Nasional atas Kepedulian terhadap HAM

- Jurnalis

Sabtu, 14 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024). Acara ini mengusung tema “Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2025”.

GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Kabupaten Garut kembali mencatatkan prestasi dengan menerima Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penghargaan ini disampaikan dalam acara puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Selasa (10/12/2024).

Acara yang mengangkat tema “Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2025” tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin. Ia didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Dedy Mulyadi, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Garut, Ida Nurfarida.

Baca Juga :  Pj Bupati Garut Pastikan Seleksi PPPK 2024 Berjalan Transparan dan Bebas KKN

Dedy Mulyadi menuturkan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Garut dalam mengedepankan nilai-nilai HAM. “Penghargaan ini bukan diraih secara instan. Ini hasil dari upaya kolektif, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penerapan kebijakan yang berorientasi pada penghormatan HAM,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui masih banyak tugas yang harus diselesaikan, terutama dalam hal kesetaraan gender, aksesibilitas untuk kaum difabel, pelayanan bagi lansia, serta kepedulian terhadap anak-anak dan generasi muda.

Baca Juga :  Pemkab Garut Sambut 40 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Polri

“HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau faktor lainnya. Hal ini menjadi landasan utama dalam penyusunan program pemerintahan,” tambahnya.

Salah satu langkah nyata yang telah diambil pemerintah Kabupaten Garut adalah digitalisasi pelayanan publik, yang memudahkan masyarakat mengakses informasi. “Digitalisasi ini juga bagian dari upaya kami untuk menghormati dan memenuhi hak asasi masyarakat,” ungkap Dedy.

Selain itu, pihaknya berencana mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. “Setiap orang, termasuk masyarakat miskin, berhak mendapatkan bantuan hukum. Ini menjadi komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pemenuhan HAM di Kabupaten Garut,” pungkasnya.(Red)

Follow WhatsApp Channel garutberkabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diskominfo Garut Jadi Referensi DPRD Belitung dalam Penguatan Komunikasi Publik dan SPBE
Perbaikan Jalan Pamegatan–Singajaya Garut Dimulai, 6,5 Kilometer 
Pengelolaan Dana Desa Jadi Sorotan, BPKP Dorong Pemerintahan Desa di Garut Lebih Profesional
Hadapi Ancaman Bencana Musim Hujan, Bupati Garut Instruksikan Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan
BPK Periksa Pengadaan Infrastruktur Garut, Syakur Amin Tekankan Tata Kelola Anggaran yang Akuntabel
Program Pesona Resmi Diluncurkan, Garut Perkuat Inovasi Olahan Ikan dan Edukasi Gizi Anak
Dilantik Bupati, Satria Budi Jadi Pj Sekda Garut di Tengah Tantangan Fiskal 2027
Cegah Permainan Harga Gas Bersubsidi, Pemkab Garut Perketat Pengawasan Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 06:45 WIB

Diskominfo Garut Jadi Referensi DPRD Belitung dalam Penguatan Komunikasi Publik dan SPBE

Rabu, 4 November 2026 - 19:46 WIB

Perbaikan Jalan Pamegatan–Singajaya Garut Dimulai, 6,5 Kilometer 

Rabu, 4 November 2026 - 19:29 WIB

Pengelolaan Dana Desa Jadi Sorotan, BPKP Dorong Pemerintahan Desa di Garut Lebih Profesional

Rabu, 4 November 2026 - 17:03 WIB

Hadapi Ancaman Bencana Musim Hujan, Bupati Garut Instruksikan Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Selasa, 3 November 2026 - 18:25 WIB

BPK Periksa Pengadaan Infrastruktur Garut, Syakur Amin Tekankan Tata Kelola Anggaran yang Akuntabel

Berita Terbaru