Asep juga menjelaskan bahwa dalam perhelatan Pilkada atau Pilgub, APTI di semua tingkatan, baik nasional, provinsi, kabupaten, maupun kecamatan, mengedepankan netralitas dan kebebasan individu dalam memilih.
“Kami tidak pernah mengarahkan dukungan kepada salah satu calon, dan hal ini bisa diklarifikasi langsung kepada pengurus DPC atau DPK di 24 kecamatan,” jelas Asep saat ditemui media di kantor DBHCHT, Kampung Nagrog, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut. (12/11/2024).
Asep menambahkan, jika ada individu dari APTI yang secara pribadi memberikan dukungan kepada calon tertentu, hal tersebut merupakan hak pribadi mereka dan bukan arahan dari APTI. Sebagai organisasi, APTI fokus pada program kerja dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Untuk menghindari penyalahgunaan nama APTI, Asep meminta agar masyarakat menanyakan Surat Keputusan (SK) kepengurusan kepada pihak yang mengatasnamakan APTI dalam konteks politik. “Hal ini penting untuk menjaga marwah dan integritas APTI dari penyalahgunaan oleh pihak tertentu,” tegasnya. (Vik)
Medsos
