GARUT BERKABAR – Pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Garut, Helmi Budiman dan Yudi Nugraha, terus mengintensifkan kampanye dengan menyebarkan fakta integritas dan surat pernyataan yang memuat komitmen mereka. Dokumen tersebut berisi janji-janji politik, termasuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta insentif bagi pengurus RT dan RW.
Namun, langkah ini menimbulkan berbagai tanggapan. Aktivis 98, Ateng Sujana, menilai tindakan tersebut mencerminkan adanya keraguan masyarakat terhadap pasangan petahana.
“Helmi sudah 10 tahun menjabat sebagai wakil bupati. Jika rekam jejaknya selama ini sudah memadai, langkah seperti ini mungkin tidak diperlukan. Fakta integritas ini terlihat sebagai upaya mengatasi keraguan publik,” ujar Ateng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ateng juga menyoroti janji politik sebelumnya, seperti program Kadedeuh yang digulirkan pada 2009, yang menjanjikan insentif Rp 4 juta per tahun untuk RW dan Rp 2 juta untuk RT.
“Masyarakat bisa menilai sendiri apakah program itu benar-benar dilaksanakan atau hanya sebatas janji,” tambahnya.
Pasangan Helmi-Yudi turut menawarkan program baru seperti Kartu Someah untuk menarik perhatian pemilih. Namun, Ateng menekankan bahwa masyarakat Garut kini semakin cerdas dan kritis.
“Masyarakat tidak hanya melihat janji, tetapi juga bukti nyata. Mereka tahu mana yang sekadar wacana dan mana yang sudah terlaksana,” jelasnya.
Sebagai petahana, Ateng menyebut Helmi seharusnya tak lagi memerlukan dokumen seperti fakta integritas jika selama satu dekade memimpin ia telah membuktikan kinerjanya.
“Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dari janji tertulis, tetapi dari hasil kerja nyata. Jika rekam jejaknya solid, masyarakat akan percaya tanpa perlu fakta integritas,” pungkas Ateng.
Langkah ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Garut, menambah dinamika menarik di tengah persaingan Pilkada yang semakin sengit. (Taufik).
