GARUT BERKABAR, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kembali menunjukkan kualitasnya dengan meraih Opini Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pemkab Garut berhasil masuk ke Zona Hijau dan meraih Kategori A dengan nilai 94,76.
Penghargaan ini diumumkan oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam acara penganugerahan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Tahun ini, penilaian melibatkan 587 entitas, mencakup 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 pemerintah kabupaten.
Najih menyampaikan bahwa hasil penilaian 2024 mencerminkan tren positif. “Semakin banyak penyelenggara layanan yang berhasil masuk Zona Hijau, menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik,” ujarnya.
Inovasi Pelayanan Pemkab Garut
Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai langkah inovatif yang dilakukan Pemkab Garut. Inspektur Daerah Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan bahwa pihaknya terus berinovasi dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik.
“Kami telah mengimplementasikan berbagai strategi, seperti membuka ruang pengaduan yang luas untuk evaluasi, mendekatkan layanan hingga ke tingkat desa, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat,” tutur Natsir.
Beberapa inovasi unggulan yang diterapkan Pemkab Garut antara lain:
1. Pelayanan Jemput ka Rorompok (Pajero): Layanan langsung ke rumah warga.
2. Tim Reaksi Cepat Kegawatdaruratan Administrasi Kependudukan (TREKK): Menangani kebutuhan administrasi darurat.
3. Jemput Perekaman Pemula Anak di Sekolah (Jerapah): Memudahkan perekaman data kependudukan anak.
4. Publish Baby: Layanan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak untuk bayi baru lahir.
5. Layanan Online Pasti Oke dan Pasti Berkah, serta program Raksa Paduka Bergradasi: Memberikan kemudahan akses layanan daring.
Selain itu, aplikasi Digjaya (Data Integratif Garut dengan Jangkauan Wilayah) juga menjadi andalan dalam mendukung berbagai program, seperti penanggulangan kemiskinan, stunting, hingga mitigasi bencana.
Tantangan ke Depan
Meski meraih pencapaian tinggi, Pemkab Garut menyadari perlunya peningkatan berkelanjutan. Salah satu fokus ke depan adalah memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat RW.
“Kami juga menetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD berzona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” ungkap Natsir.
Dengan komitmen ini, Pemkab Garut terus berupaya mewujudkan visinya menjadi kabupaten yang unggul, maju, dan sejahtera. (Red).
