GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Komitmen memperkuat perlindungan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut terus diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Kedua lembaga mendorong hadirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan daya saing, serta menjamin kesejahteraan para petani.
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dengan agenda penyampaian pendapat pemerintah daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rapat digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam penyampaiannya mengapresiasi inisiatif DPRD yang telah mengusulkan pembentukan regulasi khusus bagi para petani. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap sektor pertanian yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan dan perekonomian daerah.
Ia menilai, petani bukan hanya berperan dalam menghasilkan komoditas pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan serta menopang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut.
Bupati pun menekankan pentingnya penyempurnaan materi Raperda dengan dukungan data yang lengkap dan terperinci. Hal itu diperlukan agar kebijakan yang nantinya ditetapkan dapat sesuai dengan kondisi riil di lapangan serta memberikan manfaat secara langsung bagi petani.
“Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” tutur Abdusy Syakur Amin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, turut menyoroti besarnya peranan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Keberadaan petani dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan aktivitas ekonomi daerah.
“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” imbuhnya.
Aris berharap, pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilakukan secara matang melalui koordinasi yang intensif antara DPRD dan Pemkab Garut. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya tidak sekadar menjadi aturan formal, tetapi mampu menjadi instrumen nyata dalam memperkuat posisi petani.
Pembentukan Perda tersebut diharapkan mencakup upaya perlindungan, pemberdayaan, peningkatan kemandirian, serta penguatan kapasitas petani dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian.
Sinergi legislatif dan eksekutif ini menjadi langkah strategis Kabupaten Garut dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat tani. (Ihsan).
