Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut terkait penyampaian pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026). Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan petani, peningkatan kesejahteraan, serta ketahanan pangan di Kabupaten Garut.
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Upaya memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Garut terus didorong melalui penyusunan regulasi daerah. Pemerintah Kabupaten Garut mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diinisiasi DPRD Kabupaten Garut.
Hal tersebut disampaikan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut terkait penyampaian pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda tersebut. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Garut atas prakarsa penyusunan regulasi yang dinilai memiliki peran penting dalam memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian.
Menurut Abdusy Syakur Amin, petani merupakan elemen strategis dalam pembangunan daerah. Selain berperan menjaga ketersediaan pangan, sektor pertanian juga menjadi salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat Garut.
Ia menegaskan bahwa penyusunan Raperda perlu dilakukan secara komprehensif dengan didukung data yang akurat dan lengkap. Hal ini diperlukan agar substansi regulasi yang dirumuskan mampu menjawab berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi para petani di lapangan.
“Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” ungkapnya.
Bupati juga menilai besarnya jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan bahwa keberadaan petani memiliki kontribusi penting terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan pembangunan ekonomi Kabupaten Garut.
“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pemkab Garut berharap pembahasan Raperda tersebut dapat berjalan optimal melalui kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Sinergi kedua lembaga dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan nyata bagi pelaku usaha pertanian.
Regulasi yang nantinya disahkan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas petani, memperkuat kemandirian, serta menciptakan kondisi usaha pertanian yang lebih baik.
Dengan adanya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kabupaten Garut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.(Rizkq).
