BKD Garut Tegaskan Integritas dan Moralitas dalam Pengadaan CPNS 202_
GARUT BERKABAR – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut menghadiri Zoom Meeting, sosialisasi kebijakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran 2024 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) Republik Indonesia. Acara tersebut berlangsung secara virtual di Kantor BKD Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Selasa (29/07/2024).
Sekretaris BKD Kabupaten Garut, Doni Adam Mochammad Ramdan, menyatakan bahwa Zoom Meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait rencana pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Dalam sosialisasi ini, dijelaskan bahwa proses pengadaan PNS harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.
“Selain itu, tidak ada seorang pun, termasuk pejabat dari BKN maupun Kemen PAN RB, yang bisa menjanjikan kelulusan dalam tes ini,” lanjutnya.
Doni menyatakan bahwa sosialisasi kali ini hanya membahas pengadaan CPNS. Selain itu, sesuai arahan Kemen PAN RB, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Fokusnya adalah pada pelayanan dasar tenaga guru maupun kesehatan, khususnya tenaga administrasi di daerah kami, serta menyelesaikan masalah tenaga non-ASN,” ucapnya.
Lebih lanjut, Doni menyebutkan bahwa CPNS tahun ini diprioritaskan untuk _fresh graduate_ atau lulusan baru perguruan tinggi. Ia juga menekankan pentingnya integritas dan moralitas bagi para pegawai yang menjadi panitia.
“Perhatikan kualifikasi jabatan dan wilayah kerja, ikuti tahapan seleksi sesuai aturan, serta alokasi untuk kebutuhan tertentu, itu hal-hal penting yang harus diperhatikan,” tandasnya. (AGS)
Sekretaris BKD Kabupaten Garut, Doni Adam Mochammad Ramdan, menyatakan bahwa Zoom Meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait rencana pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Dalam sosialisasi ini, dijelaskan bahwa proses pengadaan PNS harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari KKN, serta tidak dipungut biaya.
“Selain itu, tidak ada seorang pun, termasuk pejabat dari BKN maupun Kemen PAN RB, yang bisa menjanjikan kelulusan dalam tes ini,” lanjutnya.
Doni menyatakan bahwa sosialisasi kali ini hanya membahas pengadaan CPNS. Selain itu, sesuai arahan Kemen PAN RB, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Fokusnya adalah pada pelayanan dasar tenaga guru maupun kesehatan, khususnya tenaga administrasi di daerah kami, serta menyelesaikan masalah tenaga non-ASN,” ucapnya.
Lebih lanjut, Doni menyebutkan bahwa CPNS tahun ini diprioritaskan untuk _fresh graduate_ atau lulusan baru perguruan tinggi. Ia juga menekankan pentingnya integritas dan moralitas bagi para pegawai yang menjadi panitia.
“Perhatikan kualifikasi jabatan dan wilayah kerja, ikuti tahapan seleksi sesuai aturan, serta alokasi untuk kebutuhan tertentu, itu hal-hal penting yang harus diperhatikan,” tandasnya. (AGS)
Share this content:
