GARUT BERKABAR, TASIKMALAYA – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut menunjukkan komitmennya dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta ujian Computer Assisted Test (CAT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peserta dengan hambatan teknis maupun kondisi kesehatan tertentu mendapatkan fasilitas khusus agar tetap dapat mengikuti ujian dengan optimal.
“Peserta yang memiliki hambatan teknis, seperti disabilitas atau kesulitan dalam mengoperasikan komputer, akan diberi tanda khusus berupa palang merah dan difasilitasi oleh panitia dari BKN,” jelas Sekretaris BKD Garut, Doni Adam Alamsyah, Jumat (13/12/2024).
Selain itu, perlakuan khusus juga diberikan kepada peserta yang sedang hamil, baru melahirkan, atau dalam masa penyembuhan pascaoperasi. “Kami memastikan bahwa seluruh peserta, termasuk mereka dengan kendala kesehatan, tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam seleksi ini,” tambah Doni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksana Tugas Kepala BKD Garut, Bambang Hafidz, saat meninjau pelaksanaan ujian CAT PPPK di Al Fath Building Center, Kota Tasikmalaya, Kamis (12/12/2024), menjelaskan bahwa ujian ini berlangsung sesuai jadwal Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam satu hari, terdapat tiga sesi ujian yang masing-masing diikuti oleh 400 peserta.
“Dari total 6.343 peserta yang lolos seleksi administrasi, tersedia 1.600 formasi PPPK untuk tenaga teknis, kesehatan, dan pendidikan,” ungkap Bambang. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan terkait PPPK paruh waktu masih menunggu regulasi lanjutan.
Masalah Kekurangan Guru Masih Jadi PR
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ade Manadin, mengungkapkan bahwa dari total 2.500 guru dan 2.000 tenaga pendidikan yang mengikuti ujian, kuota yang tersedia hanya 600 untuk guru dan 174 untuk tenaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga pendidik ASN di Garut masih jauh dari terpenuhi.
“Kita masih membutuhkan sekitar 4.000 guru tambahan untuk mencapai kondisi ideal. Namun, kemampuan keuangan daerah menjadi kendala utama,” ujarnya.
Selama empat tahun terakhir, Kabupaten Garut telah mengangkat 8.625 PPPK. Pemetaan tenaga honorer ditargetkan selesai Desember 2024, sejalan dengan kebijakan Kemenpan RB untuk menghapus pengangkatan tenaga honorer mulai Januari 2025.(Red)
