GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut tengah menyusun strategi penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada validasi data. Hal ini dibahas dalam Rapat Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digelar di Aula BAPPEDA, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (7/2/2025).
Kepala BAPPEDA Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, menegaskan bahwa data akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berfokus pada pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagai dasar perumusan kebijakan ke depan.
“Data yang sudah kami kumpulkan akan segera diajukan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Bupati. Kami mengacu pada beberapa sumber data seperti Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Didit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Bappeda Garut juga akan mengoptimalkan aplikasi SEPAKAT untuk mempercepat proses validasi dan penetapan sasaran. Didit menyebutkan bahwa data Regsosek dari Bappenas akan dimanfaatkan guna memperjelas target penerima manfaat.
Rapat ini juga menghasilkan kesepakatan kerja sama dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam TKPKD. “Kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai data Regsosek bersama perwakilan SKPD pekan depan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama,” tambahnya.
Didit menekankan bahwa keakuratan data adalah kunci efektivitas program penanggulangan kemiskinan. “Jika masih ditemukan kekurangan, kita akan segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran. Seluruh kebijakan harus berangkat dari data yang valid,” tegasnya.
Ia berharap hasil rapat ini dapat melahirkan SK Bupati yang memperjelas sasaran program pengentasan kemiskinan di Garut. Dengan demikian, perencanaan program tahun 2026 serta RPJMD 2025-2029 dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh permasalahan utama di lapangan, sehingga solusi yang diterapkan lebih efektif dan tepat guna,” pungkasnya.(Rizky).
