_Mengakselerasi Teknologi Blockchain untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik_
GARUT BERKABAR, KOTA BANDUNG – Teknologi blockchain semakin diakui sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, serta layanan publik. Dalam era transformasi digital yang pesat ini, inovasi teknologi digital menjadi komponen vital bagi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Meskipun implementasi blockchain di sektor pemerintahan di Indonesia masih pada tahap awal, ada kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat pemanfaatannya dengan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan menjadi tuan rumah Local Government Blockchain Forum & Festival 2024. Acara ini bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi blockchain dalam pemerintahan daerah.
“Kami melihat pentingnya akselerasi inovasi blockchain guna mendukung berbagai program strategis, seperti pengembangan smart city, e-Government, serta perlindungan data pribadi,” ujar Kepala Diskominfo Jabar, Ika Mardiah, Selasa (5/11/2024).
Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 akan berlangsung di Hotel Pullman Bandung pada Rabu (6/11/2024), dengan menghadirkan berbagai instansi pemerintah dan pembicara ahli yang akan memberikan wawasan dan perspektif terkait teknologi ini.
Forum tersebut mencakup empat sesi diskusi panel yang mengupas berbagai aspek blockchain. Sesi pertama bertajuk “Getting Started with Blockchain: A Basic Overview”, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dan Perwakilan Indonesia Blockchain Society I Gede Dwianta.
Sesi kedua bertema “Transforming Regional Planning with Blockchain: From Concept to Implementation”, menghadirkan Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital I Nyoman Adhiarna, Penelaah Teknis Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yuri Olivia, Kasubdit Pengembangan & Pemanfaatan Energi Kementerian PPN Andianto Haryoko, serta Kepala Bidang Data Kemendagri Yanuar Andryana Putra.
Pada sesi ketiga, “Cross-Sector Blockchain Implementation: The Future of Public Services”, akan hadir panelis dari berbagai sektor, seperti Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji, Kepala Pusat Data Kementerian PUPR Nazib Faisal, dan Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, yang berbagi pengalaman tentang penerapan blockchain lintas sektor.
Adapun sesi keempat, “Beyond Cryptocurrency: Leveraging Blockchain for Business Growth and Innovation”, menghadirkan tokoh-tokoh seperti Ketua Umum DPW Bali Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional I Putu Yuliartha Reken, Chief Product Officer Baliola Fransiskus Paranso, dan CEO ID Cloud Alfian Pamungkas Sakawiguna.
Diharapkan, Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 dapat menjadi momentum berharga untuk mempercepat pemanfaatan blockchain di Indonesia dan menyediakan platform kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Ika menambahkan bahwa forum ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai teknologi blockchain, mengeksplorasi potensinya, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk roadmap untuk pemanfaatan blockchain yang terintegrasi, terutama dalam perumusan strategi implementasi di berbagai sektor.
Forum ini akan dihadiri oleh peserta dari pemerintah daerah dan nasional, termasuk Diskominfo Kabupaten/Kota, Bappeda, Disdukcapil, serta kementerian dan lembaga nasional seperti Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dirjen Dukcapil, dan BSSN.
“Dengan hadirnya berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menyusun roadmap implementasi blockchain yang berdampak luas bagi pembangunan nasional,” ujar Ika.
Topik-topik strategis seperti perlindungan data pribadi, kedaulatan digital, dan ketahanan digital akan menjadi fokus dalam diskusi. “Tujuan utama adalah untuk memanfaatkan blockchain dalam sistem digital pemerintahan guna melindungi data, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat ketahanan digital di tingkat daerah maupun nasional,” jelas Ika. (Red)
SUMBER : HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Ika Mardiah
