GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Garut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada Selasa (8/10/2024) di Ruang Rapat Inspektur Daerah Kabupaten Garut.
Fokus utama pertemuan ini adalah pembahasan mengenai penerapan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) di seluruh 421 desa di Kabupaten Garut.
Bina Retina, perwakilan BPKP Jawa Barat, menyatakan bahwa saat ini masih banyak desa di Garut yang belum mengadopsi Siswaskeudes untuk mendukung kegiatan audit Inspektorat.
Menurutnya, aplikasi ini sangat diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah pengawasan, khususnya di desa-desa yang memiliki tingkat risiko tinggi.
“Dengan jumlah desa yang mencapai ratusan, Inspektorat tidak mungkin memeriksa semua desa satu per satu. Siswaskeudes membantu memilih desa yang prioritas untuk diaudit,” jelas Bina.
Selain itu, BPKP juga merencanakan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para auditor Inspektorat Kabupaten Garut sebelum implementasi Siswaskeudes dimulai.
Pelatihan ini akan membekali auditor dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam menggunakan aplikasi tersebut.
“Siswaskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Sayang jika tidak digunakan,” tambahnya.
Dadang Hermawan Sugiharto, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Garut, menyatakan bahwa Inspektorat menyambut baik dukungan dari BPKP Jawa Barat dan siap mengadopsi Siswaskeudes.
Menurutnya, penerapan aplikasi ini akan membantu meningkatkan kualitas pengawasan dan hasil audit di setiap desa.
“Kami berharap penggunaan Siswaskeudes akan menghasilkan pemeriksaan yang lebih efektif dan laporan yang lebih berkualitas,” ujar Dadang.
Rika Kartika, Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Garut, menjelaskan bahwa sejak tahuny 2022, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang juga dikembangkan oleh BPKP, sudah berjalan di seluruh desa di Garut sesuai dengan peraturan yang ada.
“Kami sangat terbantu dengan keberadaan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa,” tutupnya. (Red)
