GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, H. S. Fahmi, S.I.P., turut mengikuti rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diawali melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan dibuka langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Aula BAPPEDA Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kamis (22/1/2026).
Forum Konsultasi Publik ini menjadi tahapan awal dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebelum memasuki Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut menegaskan pentingnya forum sebagai ruang strategis untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Bupati, forum ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan program dan kegiatan secara teknis, melainkan sebagai sarana perumusan arah kebijakan yang akan menjadi landasan dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah.
“Forum Konsultasi Publik merupakan titik awal untuk menyepakati arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Hasilnya akan menjadi acuan dalam tahapan perencanaan RKPD berikutnya,” ujarnya.
Pada RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Garut mengusung tema “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah”. Tema tersebut dipandang relevan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun penguatan daya saing wilayah.
Bupati Garut menjelaskan bahwa tema pembangunan tersebut selaras dengan visi Garut Hebat dan Berkelanjutan, yang menekankan pembangunan berkeadilan antarwilayah, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, H. S. Fahmi, menyampaikan dukungannya terhadap proses penyusunan RKPD yang dilakukan secara partisipatif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Garut saat ini juga tengah melaksanakan kegiatan reses pada periode 19–26 Januari 2026.
“Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses menjadi gambaran langsung kebutuhan dan permasalahan di lapangan, sehingga sangat penting untuk diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Fahmi.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar perencanaan pembangunan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Garut.
Di sisi lain, Kepala BAPPEDA Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forkopimda, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, penyusunan RKPD 2027 dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta memadukan mekanisme top-down dan bottom-up guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif.
Natsir juga memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembangunan daerah pada tahun 2027, di antaranya pemenuhan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih, pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berkelanjutan, serta penguatan ketahanan fiskal daerah di tengah keterbatasan kapasitas anggaran.
Sebagai tindak lanjut forum tersebut, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyempurnakan rancangan rencana kerja masing-masing. Selain itu, kecamatan akan melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan guna menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2027.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan arahan strategis, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dapat selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.(Ihsan).
Penulis : IHSAN
Editor : Admin
Sumber Berita : Reforter (Ihsan)
