GARUT BERKABAR, Tarogong Kaler – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Standar Harga dan Analisis Standar Belanja (ASB) di Ballroom Hotel Harmoni, Tarogong Kaler, Selasa (5/11/2024).
Acara ini bertujuan untuk memberikan arahan terkait standar biaya yang mencakup Standar Biaya Umum, Standar Harga Satuan Barang, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai pedoman dalam penganggaran daerah.
Dalam sambutannya, Nurdin menyoroti pentingnya ketepatan dalam perencanaan harga sebagai fondasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa besaran anggaran dapat direncanakan lebih baik jika satuan harga sudah ditetapkan dengan jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengingatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih terlambat memperbarui standar harga, yang semestinya sudah diusulkan sejak Juni. “Agar segera disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan untuk dapat menjadi pedoman kita semua,” tegasnya.
Melalui sosialisasi ini, ia berharap seluruh SKPD bisa menerapkan standar harga yang sesuai, demi mewujudkan transparansi dan efisiensi, serta menghindari mark up harga dalam APBD. “Dengan pengelolaan yang lebih efisien, anggaran bisa dialokasikan untuk program lainnya, sekaligus menghindari persoalan hukum,” ungkap Nurdin.
Kepala Bagian Adbang, Rika Agustiana, menambahkan bahwa sosialisasi ini adalah langkah konkret untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. “Ini merupakan upaya kami untuk mengevaluasi dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan agar lebih akurat dan efektif,” ujar Rika.
Sementara itu, Sekretaris BPKAD Garut, Saepul Hidayat, berharap agar seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan instrumen anggaran seperti ASB dan standar harga satuan secara akuntabel dan efisien. “Dengan patokan ini, diharapkan anggaran yang disusun lebih mencerminkan efisiensi dan efektivitas,” ucapnya.
Acara ini dihadiri 150 peserta dari berbagai perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta 68 Puskesmas yang mengikuti secara daring. (DK)
