Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya integrasi kebijakan transportasi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Jabar, dalam Rakor Pengendalian Angkutan Barang Hasil Tambang di Gedung Sate, Bandung (6/11/2025).
_Upaya Konkret Gubernur Dedi Mulyadi Hadirkan Keselamatan dan Keteraturan Jalan di Jawa Barat_
GARUT BERKABAR, KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) terus memperkuat integrasi kebijakan lintas sektor di bidang transportasi, terutama dalam pengendalian angkutan barang hasil tambang dan peningkatan keselamatan lalu lintas di wilayah Jabar.
Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025), KDM menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang jauh melampaui jumlah korban bencana alam di Jawa Barat.
“Korban bencana alam sejauh ini tercatat 74 orang meninggal dunia, sedangkan korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang. Ini menunjukkan bahwa persoalan lalu lintas jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” ungkap KDM.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi fasilitas penting seperti mobil derek, mobil pemadam, mobil patroli PJU, serta tim medis dan keamanan. Upaya ini ditujukan untuk mempercepat respons penanganan insiden di jalan raya.
Selain itu, Pemprov Jabar akan memperketat penertiban terhadap truk over dimension dan over loading (ODOL) serta mulai menerapkan sistem uji KIR baru. Mulai tahun 2026, proses registrasi kelayakan kendaraan akan dilakukan di bengkel resmi bersertifikat.
“Jika nantinya terjadi kecelakaan karena kendaraan tidak laik jalan, bengkel yang menerbitkan sertifikat juga akan ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Tak hanya itu, pemerintah provinsi bersama Organda Jawa Barat akan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat, guna memastikan seluruh armada beroperasi sesuai standar keselamatan.
KDM menekankan bahwa praktik perubahan karoseri kendaraan tanpa standar (kendaraan kanibal) tidak akan lagi ditoleransi. Semua kendaraan harus memenuhi standar teknis dan laik jalan yang terverifikasi.
Dari sisi infrastruktur, Pemprov Jabar juga tengah memprioritaskan pembangunan jembatan baru dan perbaikan jalan. Berdasarkan data terkini, banyak jembatan di Jawa Barat dalam kondisi kurang ideal sehingga membutuhkan percepatan rehabilitasi.
“Kami memiliki data yang menunjukkan banyak jembatan di Jabar dalam kondisi tidak baik. Karena itu, kami akan mempercepat pembangunan jembatan baru dan perbaikan jalan di seluruh wilayah,” ujar KDM.
Lebih jauh, KDM menambahkan bahwa standar kualitas jalan akan disesuaikan dengan karakter wilayah—baik pegunungan, pertanian, industri, maupun pesisir. Khusus kawasan industri, jalan akan ditingkatkan menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur untuk mendukung arus logistik dan keselamatan pengguna jalan.
“Khusus jalan industri, kami tingkatkan menjadi jalan premium dengan ketahanan tinggi dan lebih banyak lajur agar lalu lintas lebih lancar dan aman,” pungkasnya.(red)
Penulis : Rizky
Editor : Admin
Sumber Berita : HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat – Adi Komar
