Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Ketua DPRD Garut Aris Munandar dan jajaran anggota DPRD mengikuti Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 dalam rangka pembahasan Raperda APBD 2027 dan sejumlah rancangan peraturan daerah di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jumat (20/11/2026).
GARUT BERKABAR, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD terus mematangkan pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai landasan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna dihadiri Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, jajaran anggota legislatif, serta tamu undangan lainnya.
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan dalam forum tersebut, di antaranya Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta 26 Raperda prakarsa pemerintah daerah, termasuk rancangan regulasi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Selain itu, paripurna juga mengagendakan pembahasan Raperda prakarsa DPRD yang menjadi bagian dari upaya penguatan regulasi daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati Garut menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 27 Raperda. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi atas pendapat Bupati mengenai Raperda yang berasal dari prakarsa DPRD.
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, bersama jajaran legislatif turut mengikuti rangkaian pembahasan yang menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan dan penyempurnaan regulasi daerah.
Melalui rapat paripurna ini, eksekutif dan legislatif diharapkan dapat menyelaraskan substansi berbagai rancangan peraturan agar kebijakan yang dihasilkan memiliki arah yang jelas, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Garut.
Pembahasan Raperda APBD 2027 juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah perencanaan anggaran daerah, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik ke depan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.(Ihsan).







