Bey Machmudin Resmi Lantik Anggota KPID Jabar Periode 2024-2027

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2024-2028 di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (31/12/2024).

GARUT BERKABAR, KOTA BANDUNG – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, secara resmi melantik anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat periode 2024-2027 pada Selasa (31/12/2024) di Gedung Sate, Kota Bandung.

Dalam sambutannya, Bey menegaskan pentingnya peran KPID dalam menjaga kualitas penyiaran di era digital yang penuh tantangan. Ia menyebutkan bahwa tugas utama KPID mencakup pengawasan penyiaran, sosialisasi kebijakan, literasi media, advokasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

“Di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, pengawasan terhadap konten siaran menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat agar penyiaran tetap selaras dengan nilai budaya, norma sosial, dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Bey juga mengingatkan pentingnya profesionalisme, integritas, serta independensi dalam melaksanakan tugas pengawasan. Ia berharap anggota KPID yang baru dapat menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, demi meningkatkan kualitas penyiaran dan memperkuat literasi digital masyarakat Jawa Barat.

Pelantikan ini disebut sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. “Penyiaran harus berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol dan perekat sosial,” tegas Bey.

Bey juga menambahkan bahwa sejak pembentukan KPID Jawa Barat pada tahun 2004, Pemprov Jabar konsisten menjaga komitmen untuk mendukung lembaga ini sebagai mitra strategis dalam penyiaran.

Ia pun menutup pidatonya dengan pesan penuh harapan: “Mari kita bersama-sama membangun Jawa Barat yang lebih maju melalui penyiaran yang berkualitas dan berintegritas.”

Berikut adalah daftar anggota KPID Jawa Barat periode 2024-2027 yang baru dilantik:

1. Achmad Abdul Basith, S.I.Kom., M.I.Kom.

2. Dr. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si.

3. Dr. Almadina Rakhmaniar, S.Psi., M.I.Kom.4. Dadan Hendaya, S.S., M.M.

5. Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.

6. Dr. Dede Kania, S.H.I., M.H.

7. Dr. Lukman Munawar Fauzi, S.IP., M.Si.

(Red).

SUMBER : HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah

Share this content: @GarutBerkabar

Related Posts

Solidaritas Pembaca Garutberkabar: Rumah Pak Een dan Ma Oyoh Akan Diperbaiki

GARUT BERKABAR, Cisurupan – Kisah menyentuh mengenai kondisi rumah Pak Een dan Ma Oyoh yang diberitakan oleh Garutberkabar.com telah menggugah hati banyak pembaca. Rumah yang berlokasi di…

Bantuan untuk Korban Kebakaran di Girijaya: Yudha Puja Turnawan Bersama Tim Turun Langsung

GARUT BERKABAR, Cikajang – Yudha Puja Turnawan, anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI-P, didampingi Camat Cikajang Riyana Tasripin, Kepala Desa Girijaya Heru Nugraha, Babinsa TNI Desa…

Kolaborasi Harmonis, BAZNAS Garut Raih Penghargaan dari Kemenag Kabupaten Garut

GARUT BERKABAR, Garut Kota – BAZNAS Kabupaten Garut mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama Kabupaten Garut atas sinergi yang terjalin dalam pelaksanaan program zakat. Penghargaan tersebut diberikan sebagai…

Inflasi di Jawa Barat Capai 0,35 Persen pada Desember 2024

GARUT BERKABAR, KOTA BANDUNG – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, inflasi bulanan (month to month) di Jawa Barat pada Desember 2024 tercatat…

Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan dan Tim Peduli Keluarga Ibu Cicin, Janda Tua yang Tinggal di Mushola

GARUT BERKABAR, Karangpawitan – Dalam aksi peduli sosial, Muhammad Nurraman (Lurah Lebakjaya), Bambang Hafidz (ASDA I), Rahmat Hidayat (PLT Kabid Rehabsos Dinsos Garut), dan tim dari Puskesmas…

Jadwal Pelantikan Pejabat Publik di Tahun 2025: Aturan Tegas Perpres No. 8 Tahun 2024

GARUT BERKABAR, Tarogong Kaler – Pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota merupakan bagian penting dalam sistem tata kelola pemerintahan Indonesia. Proses ini tidak hanya menjadi simbol transisi…