Bawaslu Garut Tegaskan Larangan Kepala Desa Terlibat Politik di Pilkada 2024
GARUT BERKABAR, Tarogong Kaler – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Garut menegaskan larangan bagi kepala desa untuk tidak terlibat dalam mendukung pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Larangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas dan integritas penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan adil.
Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, menyatakan bahwa pihaknya semakin intensif melakukan sosialisasi terkait aturan ini, termasuk di seluruh desa yang ada di Kabupaten Garut. “Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip keadilan,” ujarnya pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Ahmad menjelaskan bahwa sosialisasi ini mencakup penyuluhan kepada para kepala desa dan masyarakat mengenai regulasi yang mengatur keterlibatan aparatur desa dalam politik. Bawaslu juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum bagi kepala desa yang melanggar larangan tersebut.
“Jika pelanggaran tidak bersifat pidana, sanksinya akan diberikan oleh lembaga yang berwenang, serupa dengan penanganan terhadap ASN yang melanggar netralitas di Pilkada,” tambah Ahmad.
Bawaslu Kabupaten Garut juga meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan jika ada kepala desa atau perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis. “Kami berharap masyarakat dapat menjadi mata dan telinga Bawaslu. Jika ada kepala desa yang terlibat dalam kegiatan politik pasangan calon, segera laporkan ke Bawaslu,” tegasnya.
Melalui upaya ini, Bawaslu Kabupaten Garut berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya menjaga netralitas dalam pemilu, demi terciptanya proses demokrasi yang adil dan transparan. (Red)
Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, menyatakan bahwa pihaknya semakin intensif melakukan sosialisasi terkait aturan ini, termasuk di seluruh desa yang ada di Kabupaten Garut. “Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur desa dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip keadilan,” ujarnya pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Ahmad menjelaskan bahwa sosialisasi ini mencakup penyuluhan kepada para kepala desa dan masyarakat mengenai regulasi yang mengatur keterlibatan aparatur desa dalam politik. Bawaslu juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum bagi kepala desa yang melanggar larangan tersebut.
“Jika pelanggaran tidak bersifat pidana, sanksinya akan diberikan oleh lembaga yang berwenang, serupa dengan penanganan terhadap ASN yang melanggar netralitas di Pilkada,” tambah Ahmad.
Bawaslu Kabupaten Garut juga meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan jika ada kepala desa atau perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis. “Kami berharap masyarakat dapat menjadi mata dan telinga Bawaslu. Jika ada kepala desa yang terlibat dalam kegiatan politik pasangan calon, segera laporkan ke Bawaslu,” tegasnya.
Melalui upaya ini, Bawaslu Kabupaten Garut berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya menjaga netralitas dalam pemilu, demi terciptanya proses demokrasi yang adil dan transparan. (Red)
Share this content:
